Berita

Representative Image (Foto: ABC News)

Global

Serangan Teror Bondi Beach Picu Wacana Pelarangan Kata “Intifada” di Australia

SELASA, 23 DESEMBER 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Australia berencana melarang penggunaan kata “intifada” dalam aksi unjuk rasa, menyusul serangan teror di Bondi Beach, Sydney, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya. 

Langkah tersebut diambil di tengah pengetatan kebijakan terhadap protes dan slogan yang dinilai berkaitan dengan isu Palestina.

Menurut laporan New Arab pada Selasa, 23 Desember 2025, pejabat New South Wales menilai istilah “intifada” bersifat “incendiary” atau memicu kebencian. 


Perdana Menteri New South Wales Chris Minns juga memberi sinyal penguatan undang-undang protes, yang secara luas dipandang menyasar demonstrasi besar solidaritas untuk warga Palestina di Gaza.

Minns bahkan menyerukan pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan Bondi, seiring pemerintah negara bagian dan federal mengumumkan paket kebijakan yang diklaim sebagai upaya memerangi ekstremisme. 

Parlemen New South Wales pun melaju dengan apa yang disebut sebagai undang-undang senjata api paling ketat di Australia, termasuk larangan menampilkan simbol yang ditetapkan sebagai teroris.

Di tingkat federal, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan skema pembelian kembali senjata api nasional terbesar sejak tragedi Port Arthur 1996. 

Kebijakan itu disertai pengetatan pemeriksaan latar belakang, larangan kepemilikan senjata oleh non-warga negara, serta pembatasan jenis senjata yang legal.

Namun, sejumlah kalangan memperingatkan respons politik tersebut berpotensi melampaui penanganan kekerasan senjata dan menyamakan serangan Bondi dengan gerakan pro-Palestina. 

Penulis dan jurnalis Australia Katerina Cosgrove menilai duka atas tragedi itu dimanfaatkan untuk menekan kebebasan berekspresi. 

“Komentator dan politisi beritikad buruk mempersenjatai tragedi ini, mengeksploitasi situasi dan mengaitkan gerakan pro-Palestina dengan penembakan di Bondi,” tulis Cosgrove.

Cosgrove menegaskan aksi pro-Palestina di Australia selama ini berlangsung damai dan diikuti berbagai lapisan masyarakat. Ia memperingatkan bahwa pelabelan kolektif justru berisiko memicu Islamofobia dan memperdalam perpecahan sosial.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya