Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini. (Foto: Okezone.com)
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini mengusulkan inovasi sistem campuran atas polemik mahalnya Pilkada langsung dan risiko pembajakan demokrasi oleh elit jika kembali dipilih DPRD. Menurutnya, sistem campuran menjadi jalan tengah.
"Sebagai akademisi dalam ranah ekonomi politik, saya mengajukan inovasi mixed method atau campuran. Pilkada tidak dilakukan secara langsung tetapi dipilih oleh DPRD. Namun calon gubernur, bupati, dan wali kota tidak ditetapkan oleh elit partai tetapi berasal dari unsur pilihan masyarakat, yakni tiga anggota DPRD terpilih dengan suara terbanyak dari provinsi atau kabupaten/kota," katanya dalam keterangan yang diterima , Selasa, 23 Desember 2025.
Menurut Didik, mekanisme ini merupakan jalan tengah antara demokrasi liberal yang dinilainya telah rusak dengan sistem pemilihan DPRD ala Orde Baru yang sarat pembajakan elit. Ia mengingatkan, meskipun pemilihan langsung dinilai sangat mahal, pemilihan tidak langsung juga tidak otomatis bebas masalah karena berpotensi hanya melibatkan elit.
Ia juga menyoroti komplikasi serius pemilihan langsung di era teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI). Dalam dua dekade terakhir, pilkada dan pilpres ditandai oleh keterlibatan buzzer, bot, AI, hingga “alien-alien” politik yang merusak sendi-sendi demokrasi.
"Pemilihan langsung yang bersifat
one man one vote justru terbuka menjadi alat eksploitasi elit yang menguasai uang dan teknologi. Dialog demokrasi digantikan suara mesin, provokasi buzzer, bot, dan AI," tegasnya.
Bahkan Didik menilai lahirnya pemimpin berbasis pencitraan merupakan produk dari sistem pemilihan langsung yang sarat manipulasi teknologi. Demokrasi, menurutnya, dijajah secara brutal oleh mesin-mesin asing yang tidak memiliki fondasi moralitas kemanusiaan.
Ia menambahkan, mengurangi pemilihan langsung di tingkat pilkada dapat mempersempit ruang masuknya manipulasi AI dan buzzer. Namun ia mengingatkan, kembali sepenuhnya ke sistem lama seperti era Presiden Soeharto justru berisiko melahirkan pembajakan demokrasi oleh elit oligarki.
"Ini seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena itu, mesin AI, buzzer, dan alien-alien tersebut harus diatur negara," ujarnya, sembari menyinggung kegagapan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengelola relasi kebebasan berbicara dan demokrasi sejati di era AI.
Menurut Didik, demokrasi sejatinya berakar pada
free will manusia untuk berbicara dan memilih pemimpinnya, sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun AI, bot, dan buzzer tidak memiliki hak bicara karena yang dilakukan adalah manipulasi, bukan dialog.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan demokrasi saat ini sering tidak disadari publik. Karena itu, kata Didik, Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut mulai lelah dengan demokrasi liberal yang berjalan di tengah rendahnya literasi informasi, pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
"Bias tujuan demokrasi yang luhur terpental jauh ke jurang karena kebebasan berbicara dan manipulasi informasi dikuasai AI dan alien. Keadaan ini tidak ada 3-4 dekade yang lalu, tetapi perubahan drastis terjadi dengan cepat sehingga sulit untuk meneruskan dan tidak pantas kembali lagi ke dalam demokrasi pemilihan tidak langsung, yang dengan mudah menjadi demokrasi elit oligarkhi tertutup," tukasnya.
