Berita

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyerang prajurit TNI diamankan. (Foto: Istimewa)

Politik

Penyerangaan WNA China ke TNI Harus Diusut Tegas dan Diplomatik

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tragedi penyerangan Warga Negara China terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat (Kalbar), harus diusut secara tegas dengan memastikan langkah diplomatik juga dilakukan pemerintah.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, insiden penyerangan TNI oleh sejumlah WNA China tak bisa dianggap sederhana, mengingat institusi TNI merupakan simbol pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Langkah TNI tidak reaktif dan memproses hukum adalah wujud ketegasan negara dengan menjunjung supremasi hukum dan tidak mentolerir tindakan yang merendahkan simbol pertahanan negara," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 22 Desember 2025.


Dia menegaskan, siapa pun pelakunya harus diproses dengan bijak, cermat, tidak reaktif, dan sesuai regulasi. Namun menurutnya, pemerintah juga harus melakukannya secara tegas, transparan, dan berkeadilan. 

"Sekaligus memastikan aspek proses kasus ini secara tepat. Bahkan juga komunikasi dan diplomatik mesti dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan kecemasan publik dalam merespons kasus ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah diplomatik perlu dilakukan sebagai bentuk supremasi hukum di dalam negeri.

"Jadi prinsip keadilan,kedaulatan dan harga diri negara, harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap WNA di Indonesia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya