Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Negara Ambyar Bila Menteri Tak Setia pada Rakyat

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agar mengedepankan kesetiaan kepada rakyat dan negara, bukan kepada dirinya sebagai individu.

Kepala Negara mengingatkan bahwa jabatan dan kepemimpinan bersifat sementara, sementara nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus dijaga secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.300 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.


Menanggapi pernyataan Presiden, Anggota DPR RI Benny K Harman menilai pesan tersebut sebagai peringatan penting bagi para menteri agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Luar biasa peringatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para menteri yang menjadi pembantunya agar selalu setia kepada negara dan setia kepada rakyat,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Senin, 22 Desember 2025.

Menurut Politikus Partai Demokrat itu, kesetiaan kepada negara berarti kesetiaan penuh terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku, termasuk menghormati putusan lembaga peradilan.

“Setia kepada negara itu adalah setia kepada konstitusi dan setia kepada aturan hukum yang berlaku. Termasuk setia kepada putusan dari hakim negara,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengabaian terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat akan membawa dampak serius bagi kehidupan bernegara.

“Negara akan ambyar jika para menteri tidak lagi setia kepada negara, tidak mematuhi konstitusi, dan mengabaikan kekuasaan rakyat (the people of power),” pungkas Benny.

Pernyataan Presiden Prabowo dan respons Benny K Harman tersebut menegaskan kembali pentingnya etika kekuasaan dan loyalitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar roda negara tetap berjalan sesuai mandat rakyat.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya