Berita

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Negara Ambyar Bila Menteri Tak Setia pada Rakyat

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh jajaran menterinya agar mengedepankan kesetiaan kepada rakyat dan negara, bukan kepada dirinya sebagai individu.

Kepala Negara mengingatkan bahwa jabatan dan kepemimpinan bersifat sementara, sementara nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus dijaga secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri akad massal 50.300 unit rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.


Menanggapi pernyataan Presiden, Anggota DPR RI Benny K Harman menilai pesan tersebut sebagai peringatan penting bagi para menteri agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Luar biasa peringatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para menteri yang menjadi pembantunya agar selalu setia kepada negara dan setia kepada rakyat,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Senin, 22 Desember 2025.

Menurut Politikus Partai Demokrat itu, kesetiaan kepada negara berarti kesetiaan penuh terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku, termasuk menghormati putusan lembaga peradilan.

“Setia kepada negara itu adalah setia kepada konstitusi dan setia kepada aturan hukum yang berlaku. Termasuk setia kepada putusan dari hakim negara,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengabaian terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat akan membawa dampak serius bagi kehidupan bernegara.

“Negara akan ambyar jika para menteri tidak lagi setia kepada negara, tidak mematuhi konstitusi, dan mengabaikan kekuasaan rakyat (the people of power),” pungkas Benny.

Pernyataan Presiden Prabowo dan respons Benny K Harman tersebut menegaskan kembali pentingnya etika kekuasaan dan loyalitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar roda negara tetap berjalan sesuai mandat rakyat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya