Ilustrasi (Artificial Intelligence)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit rumah. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak program tersebut berjalan pada 2010.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan tingginya penyaluran menunjukkan besarnya minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, terutama menjelang akhir tahun.
“Data ini membuktikan bahwa KPR subsidi sangat diminati dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah FLPP,” ujarnya saat Akad Massal 50.030 KPR FLPP di Serang, Banten, dikutip redaksi di Jakarta, Senin 22 Desember 2025.
Secara nilai, penyaluran FLPP tersebut mencapai Rp32,67 triliun. Program ini melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta didukung oleh 7.998 pengembang perumahan. Rumah subsidi yang dibiayai FLPP tersebar di 12.981 kawasan perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran FLPP terus menunjukkan tren positif. Pada 2020, penyaluran tercatat 109.253 unit, meningkat menjadi 178.728 unit pada 2021, lalu naik lagi menjadi 226.000 unit pada 2022 dan 229.000 unit pada 2023. Meski sempat turun menjadi 200.300 unit pada 2024, penyaluran kembali melonjak signifikan pada 2025.
Heru menilai peningkatan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di ekosistem perumahan. “Kami mengapresiasi dukungan semua pihak atas capaian tertinggi ini. Kami berharap penyaluran FLPP pada 2026 bisa semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut FLPP dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
FLPP merupakan program subsidi pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah melalui skema KPR bersubsidi. Adapun KPP adalah fasilitas kredit modal kerja atau investasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, baik perorangan maupun badan usaha, guna mendukung program prioritas di bidang perumahan.
