Berita

Ilustrasi logo Kemenkop dan DJP (Istimewa)

Bisnis

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempercepat literasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih, mengatakan kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan antarlembaga. 

“Kerja sama ini tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi,” ujarnya, dalam keterangan yang dikutip Senin 22 Desember 2025.


Menurut Henra, integrasi data akan mendorong sinkronisasi dan interoperabilitas antarinstitusi, meningkatkan kualitas layanan publik koperasi, serta memperkuat kebijakan berbasis data. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat literasi administrasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan syarat penting bagi koperasi untuk bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan. “Kepemilikan NPWP adalah bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sekaligus menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak badan,” kata Henra.

Salah satu implementasi kerja sama ini adalah pertukaran data untuk mendukung administrasi NPWP, yang ditargetkan menjangkau sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ke depan, data NPWP tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) milik Kemenkop guna mempermudah akses layanan publik.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan pihaknya mendukung penuh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Penandatanganan kerja sama ini menjadi landasan awal pengembangan model integrasi NPWP Badan bagi koperasi, khususnya percepatan implementasi sistem pendaftaran NPWP Kopdes Merah Putih,” ujar Bimo.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya