Berita

Ilustrasi logo Kemenkop dan DJP (Istimewa)

Bisnis

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempercepat literasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih, mengatakan kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan antarlembaga. 

“Kerja sama ini tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi,” ujarnya, dalam keterangan yang dikutip Senin 22 Desember 2025.


Menurut Henra, integrasi data akan mendorong sinkronisasi dan interoperabilitas antarinstitusi, meningkatkan kualitas layanan publik koperasi, serta memperkuat kebijakan berbasis data. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat literasi administrasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan syarat penting bagi koperasi untuk bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan. “Kepemilikan NPWP adalah bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sekaligus menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak badan,” kata Henra.

Salah satu implementasi kerja sama ini adalah pertukaran data untuk mendukung administrasi NPWP, yang ditargetkan menjangkau sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ke depan, data NPWP tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) milik Kemenkop guna mempermudah akses layanan publik.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan pihaknya mendukung penuh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Penandatanganan kerja sama ini menjadi landasan awal pengembangan model integrasi NPWP Badan bagi koperasi, khususnya percepatan implementasi sistem pendaftaran NPWP Kopdes Merah Putih,” ujar Bimo.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya