PBNU Era Gus Dur Tak Dibujuk Kekuasaan Apalagi Konsesi Tambang

Ketua Panitia Haul ke-16 Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid menceritakan kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid saat menjadi Ketua Umum PBNU 1984-1999. 

"Dalam kepemimpinan Gus Dur, NU bergerak menjadi pemimpin gerakan masyarakat sipil, gerakan rakyat," ujarnya saat sambutan di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 20 Desember 2025.

Alissa menyebut semasa menjabat ketua umum PBNU, Gus Dur selalu berada di barisan masyarakat sipil. Bahkan, kiprah Gus Dur tidak hanya untuk kalangan Nahdliyin. 

"Tidak hanya mengurus jamaahnya saja, NU bersama Gus Dur mengajak para pemuka agama lain untuk terus memperjuangkan kedaulatan rakyat, terutama dalam masa rezim militer Orde Baru, menolak penindasan kepada rakyat atas nama pembangunan," jelasnya.

Alissa pun menyampaikan, selama menjabat presiden, NU tidak diberikan privilege terlebih konsesi tambang. Sebaliknya, ia menganjurkan agar NU tetap mengontrol roda pemerintahan yang dipimpinnya.

"Namun, jangankan merayu dengan memberi konsesi tambang, Gus Dur justru sebagai presiden mengingatkan warga NU bahwa NU harus terus kritis kepada penguasa," ucapnya. 
Pasalnya, lanjut Alissa, hal demikian sudah menjadi tugas para kiai dan nyai, yakni memikirkan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi atau kelompok. Olah karena itu, NU perlu menjaga jarak dengan kekuasaan. 

"Dawuh Gus Dur, NU harus menjaga bandul keseimbangan kekuasaan dan terus mengingatkn bahwa kekuasaan adalah untuk rakyat," tegas Putri sulung Gus Dur itu.