Berita

Desa terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu 30 November. (Foto: AP Photo/Ade Yuandha)

Politik

Mahasiswa Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Bencana Sumatera

SABTU, 20 DESEMBER 2025 | 18:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto didorong segera mengambil langkah politik tegas dengan membentuk Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera. Dorongan menguat menyusul lambannya kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana beruntun di sejumlah provinsi, mulai dari lemahnya koordinasi lintas daerah hingga tersendatnya distribusi bantuan.

"Tim khusus tersebut harus memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, serta mampu bertindak cepat tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. Negara tidak boleh terus menyerahkan beban krisis kepada daerah yang kapasitasnya terbatas," tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (USK), Akhdan Mamduh, dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.

Menurut Akhdan, tim khusus perlu diberi mandat yang jelas untuk mengoordinasikan penanganan darurat lintas provinsi, memastikan distribusi logistik berjalan lancar, serta mengendalikan pasokan LPG, BBM, dan bahan pokok ke wilayah terdampak dan terisolir. Tanpa langkah terobosan, masyarakat akan terus menjadi korban berlapis, terdampak bencana sekaligus kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Pembentukan tim khusus, lanjut dia, bukan sekadar solusi teknis, melainkan sinyal politik bahwa negara benar-benar hadir. Jika BNPB belum mampu bekerja efektif dalam menghadapi krisis regional yang beruntun, maka intervensi langsung Presiden merupakan langkah yang sah, konstitusional, dan mendesak. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan institusional dan ego sektoral.

Banjir dan longsor yang berulang di Sumatera, menurut Akhdan, seharusnya menjadi peringatan keras. Tanpa pembenahan serius dan kepemimpinan yang kuat dalam penanganan bencana, tragedi serupa hanya akan terus berulang.

Di Aceh, banjir dan longsor mengisolasi sejumlah wilayah, memutus akses jalan, distribusi logistik, serta layanan dasar masyarakat. Di Sumatera Barat, bencana serupa menelan korban jiwa dan merusak permukiman warga. Sementara di Sumatera Utara, banjir dan longsor kembali terjadi di kawasan rawan yang seharusnya telah memiliki sistem mitigasi lebih matang. Namun fakta di lapangan menunjukkan respons yang lamban dan ketergantungan penuh pada kapasitas pemerintah daerah yang terbatas.

Masalah tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pascabanjir dan longsor, masyarakat di sejumlah daerah terisolasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara justru menghadapi krisis lanjutan berupa kelangkaan LPG, BBM, dan bahan pokok.
Ketika akses terputus dan distribusi terganggu, negara kembali dinilai absen dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Situasi ini menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, sektoral, dan reaktif.

“Tim Khusus Koordinasi Bencana Sumatera bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Ini sekaligus menjadi ujian apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya hadir ketika kamera media menyala,” pungkas Akhdan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya