Berita

Ilustrasi (Foto: ANTARA/Yudi Manar)

Publika

Dari Hutan ke Hulu Sungai:

Akar Ekonomi di Balik Bencana Sumatera

SABTU, 20 DESEMBER 2025 | 02:02 WIB

BENCANA banjir dan tanah longsor yang berulang di Sumatera seringkali dipahami sebagai akibat hujan ekstrem atau faktor alam semata. Namun jika ditelusuri lebih jauh, sumber persoalannya justru bermula dari tempat yang kerap luput dari perhatian: hutan dan kawasan hulu sungai. Di sanalah akar ekonomi bencana sesungguhnya berada pada pilihan-pilihan pembangunan yang menempatkan eksploitasi di atas keberlanjutan.

Hutan dan daerah hulu bukan sekadar bentang alam, melainkan infrastruktur ekologis yang menopang kehidupan ekonomi di hilir. Ketika kawasan ini rusak, fungsi alam sebagai pengatur air, penahan tanah, dan penyangga kehidupan runtuh. Bencana pun tak terelakkan, dan ongkosnya harus dibayar oleh masyarakat luas.

Hutan sebagai Infrastruktur Ekonomi yang Diabaikan


Dalam logika ekonomi konvensional, hutan sering dipandang sebagai komoditas: kayu, lahan, atau ruang produksi. Nilainya dihitung dari seberapa cepat ia bisa dikonversi menjadi pendapatan. Padahal, nilai terbesar hutan justru terletak pada fungsi yang tidak tercermin dalam neraca keuangan menyerap air hujan, menahan erosi, dan menjaga stabilitas aliran sungai.

Ketika hutan di hulu Sumatera dibuka tanpa kendali, kemampuan tanah menyerap air menurun drastis. Sungai-sungai kehilangan kapasitas alaminya untuk mengatur debit, sehingga hujan deras dengan mudah berubah menjadi banjir bandang. Dalam konteks ini, bencana bukanlah kegagalan alam, melainkan kegagalan menghargai nilai ekonomi jasa ekosistem.

Hulu yang Rusak, Hilir yang Menanggung

Kerusakan di hulu selalu dibayar mahal di hilir. Kota-kota dan desa-desa yang berada di sepanjang aliran sungai menjadi korban pertama. Aktivitas ekonomi terganggu, lahan pertanian rusak, dan akses logistik terputus. UMKM, petani kecil, dan pekerja harian yang paling bergantung pada stabilitas lingkungan menjadi kelompok paling rentan.

Ironisnya, pelaku utama perubahan lahan di kawasan hulu sering kali tidak tinggal di wilayah terdampak. Keuntungan ekonomi terpusat di hulu dan pusat-pusat modal, sementara risiko dan kerugian menyebar ke hilir. Ketimpangan inilah yang membuat bencana di Sumatera bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan ekonomi.

Akar Ekonomi dari Kebijakan yang Longgar

Akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari tata kelola ekonomi dan kebijakan perizinan. Dorongan untuk mengejar pertumbuhan jangka pendek membuat kawasan hulu diperlakukan sebagai ruang bebas risiko. Kajian lingkungan sering kali diposisikan sebagai formalitas, bukan instrumen pengendalian.

Dalam ekonomi publik, kondisi ini mencerminkan distorsi kebijakan: biaya kerusakan lingkungan tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan dialihkan ke masyarakat dan negara. Ketika bencana terjadi, anggaran publik digelontorkan untuk pemulihan, sementara pola eksploitasi tetap berjalan seperti biasa. Siklus inilah yang membuat bencana terus berulang.

Menghitung Nilai yang Hilang

Bencana di Sumatera menunjukkan bahwa kerugian ekonomi tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga hilangnya potensi. Hari kerja yang lenyap, gagal panen, menurunnya kepercayaan investasi jangka panjang, hingga meningkatnya biaya asuransi dan mitigasi adalah ongkos yang jarang dihitung secara utuh.

Jika nilai jasa hutan dan kawasan hulu dihitung secara ekonomi, maka perlindungan lingkungan justru akan terlihat lebih murah dibandingkan biaya bencana. Investasi pada pemulihan hutan dan pengelolaan hulu sungai bukan beban fiskal, melainkan strategi penghematan jangka panjang.

Bencana di Sumatera mengajarkan satu hal penting: ketika hutan diabaikan dan hulu sungai dirusak, maka ekonomi di hilir akan runtuh. Akar bencana bukan terletak pada hujan, melainkan pada pilihan-pilihan ekonomi yang mengorbankan keberlanjutan demi keuntungan sesaat.

Jika pembangunan ingin benar-benar berpihak pada kesejahteraan, maka hutan dan kawasan hulu harus ditempatkan sebagai aset ekonomi strategis, bukan ruang eksploitasi tanpa batas. Karena pada akhirnya, alam selalu menagih dan harganya jauh lebih mahal ketika dibayar setelah bencana terjadi.
 
Hilma Fanniar Rohman
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya