Berita

Ketua APINDO Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Ahmad Sobur di Kementerian Keuangan. (Foto: Dok Kadin Indonesia)

Bisnis

Pengusaha Ramai-ramai Temui Menkeu Purbaya Minta Insentif Industri Furnitur dan Elektronik

JUMAT, 19 DESEMBER 2025 | 21:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta dukungan fiskal kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai kedua sektor tersebut memiliki potensi besar di pasar global, namun kontribusi Indonesia masih belum optimal.

“Pasar furnitur dunia nilainya sekitar 300 miliar Dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran 2,5 miliar dolar AS. Padahal kedua industri ini tumbuh cukup sehat,” ujar Anindya dalam audiensi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 19 Desember 2025.


Dalam pertemuan tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan membahas sejumlah opsi deregulasi serta insentif untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Fokus pembahasan antara lain menyangkut akses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam domestik.

“Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama kita. Selain itu, hampir 60 persen ekspor furnitur Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika Serikat. Karena itu, kami juga membahas strategi diversifikasi pasar, termasuk ke Kanada dan Uni Eropa,” kata Anindya.

Di sektor elektronik, Anindya menilai peluang Indonesia telah terbuka seiring masuknya industri nasional ke rantai pasok semikonduktor. Indonesia dinilai memiliki peluang melakukan hilirisasi dari bahan baku silika hingga produk semikonduktor bernilai tambah tinggi.

“Kita bisa melakukan hilirisasi, tapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Ini yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan instansi terkait agar Indonesia tidak hanya mengembangkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua APINDO sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani ikut menekankan pentingnya penguatan riset dan kualitas tenaga kerja, khususnya untuk industri elektronik dan semikonduktor.

Shinta juga menyoroti peran UMKM, terutama di sektor furnitur, yang dinilai masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

“Diperlukan ekosistem yang kuat agar UMKM dapat terhubung dengan rantai pasok industri besar dan berorientasi ekspor,” katanya.

Dari kalangan industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Ahmad Sobur berharap pemerintah memberikan dukungan konkret, khususnya dalam skema pembiayaan.

“Saat ini, melalui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), bunga bisa sekitar 6 persen, tapi volumenya masih terbatas, sekitar Rp200 miliar. Kami berharap bisa ditingkatkan hingga Rp16 triliun agar industri furnitur bisa terdorong tumbuh hingga ekspor 6 miliar Dolar AS,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya