Karet Rakyat Terancam Hilang, Negara Harus Hadir

Tanpa langkah cepat dan strategis dari pemerintah, karet rakyat terancam kehilangan masa depan.

Tema itu menjadi pembahasan utama dalam Rembug Petani Karet Sumatera Selatan yang digelar Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) di Pusat Penelitian Karet Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Ketua DPW Apkarindo Sumatera Selatan, Supartijo menegaskan bahwa karet bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber penghidupan jutaan keluarga desa, penjaga keseimbangan ekologi, serta bagian penting dari sejarah devisa Indonesia.

Namun demikian, kata dia, kondisi perkebunan karet rakyat saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Banyak kebun karet rakyat telah menua, produksi terus menurun, harga belum berpihak kepada petani, dan dukungan kebijakan negara masih sangat terbatas.

“Jika negara terus menunda keberpihakan, kita berisiko kehilangan bukan hanya karet sebagai komoditas strategis, tetapi juga petani karet itu sendiri,” kata Supartijo dalam keterangan tertulis, Jumat 19 Desember 2025.

Melalui Rembug Petani Karet Sumatera Selatan, katanya, Apkarindo dan petani menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, peremajaan kebun karet rakyat harus menjadi prioritas nasional. Program peremajaan tidak boleh dilakukan secara sepihak dan memiskinkan petani, melainkan harus disertai pola tanaman sela berbasis komoditas dan kearifan lokal agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa belum menghasilkan.

Kedua, petani meyakini harga karet global akan terus menguat, dengan puncak penguatan diperkirakan terjadi pada 2028. Negara diminta tidak membiarkan petani karet tumbang sebelum momentum kebangkitan harga tersebut tiba.

Ketiga, petani menegaskan bahwa kebun karet rakyat merupakan penjaga ekologi. Tanaman karet berperan penting dalam penyerapan karbon dan menjaga keseimbangan lingkungan, namun hingga kini kontribusi ekologis tersebut belum mendapat pengakuan dan insentif yang adil dibandingkan sektor lain.

Keempat, petani mendesak agar hilirisasi karet segera dimulai dari desa dan kawasan produksi, sehingga petani tidak terus diposisikan sebagai penjual bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Kelima, pemerintah diminta segera menghitung, mengakui, dan mengelola potensi perdagangan karbon dari kebun karet rakyat, agar jasa lingkungan yang dihasilkan petani karet tidak terus diabaikan.

“Petani hidup dari karet setetes demi setetes, tapi perhatian pemerintah masih sangat minim. Akibatnya, banyak petani terpaksa meninggalkan kebun atau beralih profesi,” pungkasnya.