Krisis Air Bersih Pascabencana Sumatera, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat

Pemerintah didesak untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh, Irmawan, menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana.

Ia menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” kata Irmawan kepada wartawan, Jumat, 19 Desember 2025.

Irmawan menjelaskan, secara geografis banyak wilayah terdampak berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai. Saat banjir dan longsor terjadi, sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, serta instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah.

Menurut Irmawan, air bersih dibutuhkan untuk keperluan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Namun hingga kini, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah lokasi terdampak.

“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ujarnya.

Irmawan juga mengingatkan krisis air bersih berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya air bersih dilaporkan memicu meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di sejumlah titik pengungsian.

“Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” katanya.

Ketua DPW PKB Aceh itu menambahkan, sebagian warga bahkan harus berhari-hari tidak mandi karena keterbatasan pasokan air bersih. Ia pun mendesak pemerintah agar penyaluran air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan, termasuk ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” demikian Irmawan.