Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kebijakan terbaru pemerintah terkait skema perhitungan kenaikan upah minimum memberikan sinyal perubahan positif, namun belum boleh dianggap sebagai akhir dari agenda reformasi pengupahan. 

Presiden DPP Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Indonesia Muhamad Rusdi menegaskan bahwa kebijakan upah bukan semata persoalan teknis, melainkan pernyataan politik negara tentang keberpihakan kepada buruh.

“Upah adalah cermin keberpihakan negara,” kata Rusdi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.

Rusdi menilai upah layak merupakan jalan keluar dari krisis sekaligus fondasi kebangkitan ekonomi nasional. Menurutnya, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa buruh yang hidup layak, serta tidak mungkin ada pemulihan ekonomi berkelanjutan jika mayoritas pekerja hanya dipaksa bertahan hidup.

Ketika upah gagal memenuhi kebutuhan hidup riil, lanjut Rusdi, dampaknya akan langsung terasa pada melemahnya daya beli buruh, menurunnya konsumsi rumah tangga, tersendatnya usaha kecil dan menengah, hingga hilangnya motor penggerak ekonomi nasional. 

Sebaliknya, upah layak justru menjadi investasi sosial dan ekonomi yang mendorong konsumsi domestik, meningkatkan produktivitas kerja, serta menjaga stabilitas sosial.

Aspek Indonesia mengapresiasi penetapan rentang penyesuaian indeks alfa 0,5-0,9 dengan proyeksi kenaikan upah minimum 5,2-7,3 persen. Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang koreksi atas sistem pengupahan yang selama ini terlalu kaku dan menjauh dari realitas hidup buruh. Namun, Rusdi menegaskan bahwa reformasi pengupahan tidak boleh berhenti pada titik ini.

“Ini adalah langkah awal, bukan garis akhir. Reformasi pengupahan harus dilanjutkan secara konsisten, berani, dan berpihak,” kata Rusdi.