Sebanyak 300 kader Dasawisma se-kelurahan Semanan, Jakarta Barat, mengikuti kegiatan penguatan kapasitas, Rabu, 17 Desember 2025.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mau lengah meski pengentasan kemiskinan ekstrem menunjukkan tren penuruan. Agenda pengentasan dan pencegahan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan terus diperkuat, salah satunya melalui penguatan peran Dasawisma.
Kelurahan Semanan, Jakarta Barat, menjadi salah satu model penguatan Dasawisma. Sebanyak 300 kader Dasawisma se-kelurahan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025.
Lurah Semanan, Jufri, menegaskan Dasawisma memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaporan kondisi sosial ekonomi warga. Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem sangat ditentukan oleh akurasi data serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendeteksi kerentanan sejak dini.
"Kunci utamanya data yang tepat dan partisipasi warga. Dasawisma adalah garda terdepan yang paling tahu kondisi riil di lapangan," tegas Jufri.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Leily dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Barat. Ia menekankan pentingnya penajaman sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem. Data mikro berbasis rumah tangga yang dihimpun Dasawisma dinilai menjadi fondasi utama agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Sugeng dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta menyoroti pentingnya tata kelola program yang akuntabel dan terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa setiap program sosial harus bisa dipantau publik dan dipertanggungjawabkan dampaknya.
Sugeng juga mengungkapkan fakta statistik 2025 di DKI Jakarta yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun di sisi lain ketimpangan pendapatan justru meningkat. “Artinya, jurang antara pendapatan tinggi dan rendah masih lebar,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, kader Dasawisma RW 01 Semanan, Neneng Irmawati, menyuarakan persoalan klasik di lapangan, yakni soal ketidaksesuaian dan perubahan data warga. Ia menilai perlu ada penjelasan yang jelas dan mekanisme yang sederhana agar pembaruan data tidak berbelit-belit.
“Kader Dasawisma mah siap bantu. Tapi kalau ada perubahan data teknis, tolong dijelasin. Biar cepat dan efektif, jangan ribet,” kata Neneng.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan status bantuan warga bukan semata tanggung jawab Dasawisma. Menurutnya, perlu keterlibatan aktif seluruh instansi pemegang data agar warga tidak tiba-tiba kehilangan hak bantuannya.
Menanggapi hal itu, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI sekaligus Dekan Fakultas Bisnis Universitas Dian Nusantara (Undira), Caturida Meiwanto Doktoralina, menilai persoalan data masih menjadi tantangan utama pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Tidak cukup hanya mengandalkan bansos. Yang dibutuhkan adalah sistem deteksi dini berbasis komunitas yang terhubung dengan pembaruan data yang responsif. Di sinilah Dasawisma berperan sebagai mata dan telinga negara di tingkat rumah tangga,” ujar Catur.
Ia menambahkan, penguatan Dasawisma bukan hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Melalui kegiatan ini, para kader Dasawisma di 12 RW Kelurahan Semanan dibekali pemahaman soal pelaporan wilayah, penjaringan keluarga rentan, koordinasi data, hingga evaluasi berkelanjutan. Kelurahan Semanan di Kecamatan Kalideres sendiri ditetapkan sebagai salah satu wilayah kantong kemiskinan yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan kolaboratif di DKI Jakarta.
Dengan posisi Dasawisma sebagai unit terkecil yang paling dekat dengan warga, pemerintah berharap data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun menjadi 2,38 juta orang atau 0,85 persen. Angka ini menyusut dibanding September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang atau 0,99 persen.
Penduduk miskin ekstrem mengacu pada standar global Bank Dunia, yakni mereka yang memiliki pengeluaran di bawah US$2,15 PPP (2017) per kapita per hari. Jika dikonversi ke rupiah, angkanya setara sekitar Rp12 ribu-Rp13 ribu per orang per hari, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, hingga transportasi.
