Berita

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. (Foto: F-PKS)

Politik

Inflasi Rendah Tak Menjamin Ekonomi Rakyat Sehat

SENIN, 15 DESEMBER 2025 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Capaian inflasi rendah yang saat ini terjadi di Indonesia perlu dibaca secara lebih jernih dan berimbang. Stabilitas harga saat ini memang penting, namun tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil daya beli masyarakat.

“Inflasi yang rendah tentu patut dijaga. Tetapi kalau toko-toko sepi, UMKM lesu, dan masyarakat menahan belanja, maka inflasi rendah itu perlu kita baca sebagai alarm dini, bukan sekadar prestasi,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, saat menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Ia menegaskan, sebagai negara dengan konsumsi rumah tangga lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), kesehatan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan daya beli masyarakat. Jika konsumsi melemah, maka stabilitas makro tidak akan bertahan lama.


“Ekonomi yang sehat itu bukan hanya angkanya bagus, tapi juga dirasakan di warung, pasar, dan rumah tangga. Inflasi rendah harus berjalan seiring dengan pendapatan yang kuat dan lapangan kerja yang aman,” jelas Anggota Komisi XI yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Menurut Amin, inflasi yang rendah bisa terjadi karena dua hal yaitu efisiensi dan produktivitas, atau sebaliknya, melemahnya permintaan masyarakat. Yang perlu diwaspadai adalah jika inflasi rendah lebih disebabkan oleh faktor kedua.

Amin mendorong agar Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal dengan orientasi yang lebih kuat pada ekonomi riil.
Kebijakan moneter, perlu semakin berpihak pada sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Di saat yang sama, kebijakan fiskal harus diarahkan agar dampaknya benar-benar terasa pada peningkatan daya beli masyarakat. Perlindungan terhadap pendapatan dan upah riil pekerja juga menjadi kunci agar rumah tangga merasa aman secara ekonomi, sehingga berani meningkatkan konsumsi.

Seluruh upaya tersebut pada akhirnya harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Inflasi rendah akan benar-benar menjadi kabar baik jika masyarakat merasa aman untuk belanja, usaha berani ekspansi, dan pekerja yakin dengan pendapatannya,” katanya.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan optimisme, melainkan agar Indonesia tidak terjebak dalam perlambatan tersembunyi.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkualitas, dan inklusif. Stabilitas harga adalah fondasi, tapi daya beli rakyat adalah mesinnya. Keduanya harus berjalan bersamaan,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya