Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). (Foto: RMOLAceh)
Mantan Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias periode 2005-2009, Sudirman Said, menyoroti beratnya beban yang kini dipikul Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam menghadapi bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong.
Sudirman mengingatkan agar pemerintah pusat tidak membiarkan Gubernur Aceh berjuang sendirian menghadapi musibah berskala besar tersebut.
Menurut Sudirman, secara psikologis Muzakir Manaf atau Mualem memiliki pengalaman hidup yang sangat kompleks dan panjang bersama Aceh. Ia pernah mengalami fase sebagai gerilyawan, kemudian masuk ke kehidupan sipil pascaperdamaian, terjun ke politik, terpilih, berhenti, lalu kembali lagi hingga akhirnya menjabat sebagai gubernur.
“Beliau mengalami dinamika Aceh dari waktu ke waktu, termasuk saat peristiwa tsunami,” ujar Sudirman seperti dikutip lewat Podcast Gaspol, Senin, 15 Desember 2025.
Karena itu, Sudirman menilai Mualem sangat memahami kondisi sosial, psikologis, serta dampak bencana yang kini menimpa Aceh. Sudirman menggambarkan skala kerusakan banjir bandang kali ini jauh lebih luas dibandingkan yang dibayangkan banyak pihak.
Ia menyebut ada pihak yang mencoba menaruh peta Pulau Jawa dan Bali di atas Pulau Sumatera, dan wilayah yang terdampak banjir itu kurang lebih setara dengan luas Jawa dan Bali.
Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan bencana tsunami 2004. Menurut Sudirman, tsunami memang menyapu habis wilayah pesisir dan menyebabkan kehancuran luar biasa, namun setelah gelombang surut, penataan ulang bisa segera dilakukan.
“Sekarang ini kan tidak, sudah jumlah yang terkena jauh melampau wilayah yang kena tsunami, airnya terus tergenang di situ. Sekarang lumpur di mana-mana bahkan terjadi banjir susulan," ungkapnya.
Dengan kondisi cuaca ekstrem pada Desember yang dikenal sebagai musim berat, Sudirman mengaku bisa membayangkan betapa berat beban yang harus ditanggung Gubernur Aceh. Ia menilai situasi ini semakin memprihatinkan ketika dalam pertemuan dengan pimpinan tertinggi negara, persoalan tersebut disebut sebagai urusan daerah.
“Jadi seperti orang yang dibiarkan sendiri,” ujarnya.
Sudirman menegaskan, pengalaman penanganan tsunami 2004 seharusnya menjadi pelajaran penting. Saat itu, dua komandan tertinggi Republik datang langsung ke Aceh bukan sekadar berkunjung, melainkan memimpin operasi penanganan bencana. Mereka bahkan bermalam berhari-hari di lokasi dan meminta menteri terkait untuk tidak kembali berkantor di Jakarta.
“Waktu itu Pak Alwi Shihab sebagai Menko Kesra diminta berkantor di Aceh untuk memimpin tanggap darurat, dan berbulan-bulan tidak pulang-pulang,” kenang Sudirman.
Ia berharap semangat kepemimpinan dan kehadiran langsung negara seperti itu kembali ditunjukkan, agar Aceh tidak merasa ditinggalkan dalam menghadapi bencana besar yang sedang berlangsung.
