Berita

Ilustrasi (Foto: Reuters)

Dunia

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 17:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Thailand memberlakukan jam malam di wilayah pesisir Provinsi Trat, Minggu, 14 Desember 2025, menyusul meluasnya bentrokan bersenjata dengan Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan. 

Kebijakan tersebut diambil meski sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kedua negara sepakat menghentikan baku tembak.

Jam malam di Provinsi Trat diberlakukan di lima distrik yang berbatasan langsung dengan Koh Kong, namun tidak mencakup pulau wisata Koh Chang dan Koh Kood. 


Sebelumnya, militer Thailand juga telah memberlakukan jam malam di Provinsi Sakeo yang hingga kini masih berlaku.

Bentrokan terbaru terjadi di wilayah dekat pesisir dan menambah panjang daftar konflik bersenjata tahun ini antara dua negara Asia Tenggara tersebut. 

Ketegangan kembali meningkat sejak seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden pada Mei lalu, yang memicu gelombang kekerasan dan membuat ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan mengungsi.

“Secara keseluruhan, bentrokan masih terus terjadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok, seperti dimuat NPR.

Ia menambahkan, bentrokan berlanjut meski Kamboja kembali menyatakan kesiapan untuk gencatan senjata pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Surasant menegaskan Thailand terbuka pada jalur diplomasi, namun dengan syarat. 

“Kami terbuka untuk solusi diplomatik, tetapi Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum kami bisa bernegosiasi,” kata dia.

Militer Thailand sebelumnya mengklaim telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirim senjata berat ke wilayah konflik. 

Selain itu, Thailand juga melancarkan operasi yang menargetkan artileri Kamboja di Provinsi Koh Kong. Di sisi lain, pemerintah Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya