Berita

Ilustrasi (Foto: Reuters)

Dunia

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 17:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Thailand memberlakukan jam malam di wilayah pesisir Provinsi Trat, Minggu, 14 Desember 2025, menyusul meluasnya bentrokan bersenjata dengan Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan. 

Kebijakan tersebut diambil meski sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kedua negara sepakat menghentikan baku tembak.

Jam malam di Provinsi Trat diberlakukan di lima distrik yang berbatasan langsung dengan Koh Kong, namun tidak mencakup pulau wisata Koh Chang dan Koh Kood. 


Sebelumnya, militer Thailand juga telah memberlakukan jam malam di Provinsi Sakeo yang hingga kini masih berlaku.

Bentrokan terbaru terjadi di wilayah dekat pesisir dan menambah panjang daftar konflik bersenjata tahun ini antara dua negara Asia Tenggara tersebut. 

Ketegangan kembali meningkat sejak seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden pada Mei lalu, yang memicu gelombang kekerasan dan membuat ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan mengungsi.

“Secara keseluruhan, bentrokan masih terus terjadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok, seperti dimuat NPR.

Ia menambahkan, bentrokan berlanjut meski Kamboja kembali menyatakan kesiapan untuk gencatan senjata pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Surasant menegaskan Thailand terbuka pada jalur diplomasi, namun dengan syarat. 

“Kami terbuka untuk solusi diplomatik, tetapi Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum kami bisa bernegosiasi,” kata dia.

Militer Thailand sebelumnya mengklaim telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirim senjata berat ke wilayah konflik. 

Selain itu, Thailand juga melancarkan operasi yang menargetkan artileri Kamboja di Provinsi Koh Kong. Di sisi lain, pemerintah Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya