Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

BNPB Terlalu Jakarta-Sentris, DPR Minta Pasukan Turun ke Daerah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 16:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dinilai tak cukup hanya bercokol di pusat, tetapi perlu memperluas kekuatan hingga ke daerah-daerah rawan bencana di seluruh Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai posisi BNPB yang hanya berada di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam memperoleh gambaran riil kondisi kebencanaan di lapangan.

Ia menyinggung pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebut situasi bencana di Sumatra hanya tampak mencekam di media sosial.


“Bisa jadi karena beliau tidak mendapatkan informasi yang valid dari lapangan. Kenapa informasinya tidak valid? Karena BNPB ini kan hanya ada di pusat,” kata Sugiat dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Tak hanya soal akses informasi, Sugiat juga mengungkapkan persoalan lain. Selama ini, institusi penanganan bencana di daerah tidak berada dalam satu komando dengan BNPB.

“Di kabupaten dan kota, mereka tunduk kepada bupati dan wali kota. Di provinsi, tunduk kepada gubernur. Bukan ke BNPB,” ujar Legislator Gerindra itu.

Karena itu, Sugiat mendorong agar ke depan BNPB memiliki perwakilan hingga tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh informasi terkait situasi dan kondisi bencana dapat dilaporkan secara detail dan akurat ke BNPB pusat.

“Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat kebijakan yang tepat kalau informasi yang diterima saja tidak valid,” tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara III tersebut.

Sugiat juga mengingatkan negara untuk serius mempelajari seluruh aspek kebencanaan, mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, hingga program pelatihan penanganan bencana.

“Bukan hanya untuk institusi penangan bencana, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik itu banjir, gempa bumi, maupun letusan gunung berapi,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugiat menegaskan rentetan bencana yang terjadi belakangan ini—khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh—harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak.

“Bangsa ini harus belajar. Begitu banyak bencana terjadi dengan skala luas dan kerusakan yang sangat masif. Negara harus memberi perhatian yang sangat serius,” pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Tak Lagi Menjabat, Anies Keliling Kampus Isi Ceramah

Senin, 09 Maret 2026 | 10:15

Pemerintah Diminta Turun Atasi Ancaman Kental Manis pada Anak di Aceh Tamiang

Senin, 09 Maret 2026 | 10:10

Tips Praktis Investasi Emas untuk Pemula, Cara Aman Lindungi Nilai Aset

Senin, 09 Maret 2026 | 10:10

Prabowo Minta Laporan Progres Proyek 10 Universitas STEM dan Kedokteran di Hambalang

Senin, 09 Maret 2026 | 10:03

Ramai Isu Pembajakan, Pandji Bakal Rilis Buku dari Spesial Show Mens Rea

Senin, 09 Maret 2026 | 10:01

Malam Takbiran dan Nyepi Barengan di Bali? Begini Cara Umat Menjaga Harmoni

Senin, 09 Maret 2026 | 09:54

Perkara Selebgram Nabilah O'Brien dengan Zendhy Kusuma Berujung Damai

Senin, 09 Maret 2026 | 09:52

JK Sarankan Prabowo Prioritaskan Program yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 09 Maret 2026 | 09:42

Serangan ke KPK soal Kasus Gus Yaqut Dinilai Menyesatkan

Senin, 09 Maret 2026 | 09:36

Cadangan BBM Hanya 20 Hari, Ekonom Ingatkan Risiko Inflasi dan Beban Fiskal

Senin, 09 Maret 2026 | 09:33

Selengkapnya