Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

BNPB Terlalu Jakarta-Sentris, DPR Minta Pasukan Turun ke Daerah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 16:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dinilai tak cukup hanya bercokol di pusat, tetapi perlu memperluas kekuatan hingga ke daerah-daerah rawan bencana di seluruh Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai posisi BNPB yang hanya berada di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam memperoleh gambaran riil kondisi kebencanaan di lapangan.

Ia menyinggung pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebut situasi bencana di Sumatra hanya tampak mencekam di media sosial.


“Bisa jadi karena beliau tidak mendapatkan informasi yang valid dari lapangan. Kenapa informasinya tidak valid? Karena BNPB ini kan hanya ada di pusat,” kata Sugiat dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Tak hanya soal akses informasi, Sugiat juga mengungkapkan persoalan lain. Selama ini, institusi penanganan bencana di daerah tidak berada dalam satu komando dengan BNPB.

“Di kabupaten dan kota, mereka tunduk kepada bupati dan wali kota. Di provinsi, tunduk kepada gubernur. Bukan ke BNPB,” ujar Legislator Gerindra itu.

Karena itu, Sugiat mendorong agar ke depan BNPB memiliki perwakilan hingga tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh informasi terkait situasi dan kondisi bencana dapat dilaporkan secara detail dan akurat ke BNPB pusat.

“Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat kebijakan yang tepat kalau informasi yang diterima saja tidak valid,” tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara III tersebut.

Sugiat juga mengingatkan negara untuk serius mempelajari seluruh aspek kebencanaan, mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, hingga program pelatihan penanganan bencana.

“Bukan hanya untuk institusi penangan bencana, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik itu banjir, gempa bumi, maupun letusan gunung berapi,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugiat menegaskan rentetan bencana yang terjadi belakangan ini—khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh—harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak.

“Bangsa ini harus belajar. Begitu banyak bencana terjadi dengan skala luas dan kerusakan yang sangat masif. Negara harus memberi perhatian yang sangat serius,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya