Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

BNPB Terlalu Jakarta-Sentris, DPR Minta Pasukan Turun ke Daerah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 16:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dinilai tak cukup hanya bercokol di pusat, tetapi perlu memperluas kekuatan hingga ke daerah-daerah rawan bencana di seluruh Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai posisi BNPB yang hanya berada di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam memperoleh gambaran riil kondisi kebencanaan di lapangan.

Ia menyinggung pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebut situasi bencana di Sumatra hanya tampak mencekam di media sosial.


“Bisa jadi karena beliau tidak mendapatkan informasi yang valid dari lapangan. Kenapa informasinya tidak valid? Karena BNPB ini kan hanya ada di pusat,” kata Sugiat dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Tak hanya soal akses informasi, Sugiat juga mengungkapkan persoalan lain. Selama ini, institusi penanganan bencana di daerah tidak berada dalam satu komando dengan BNPB.

“Di kabupaten dan kota, mereka tunduk kepada bupati dan wali kota. Di provinsi, tunduk kepada gubernur. Bukan ke BNPB,” ujar Legislator Gerindra itu.

Karena itu, Sugiat mendorong agar ke depan BNPB memiliki perwakilan hingga tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh informasi terkait situasi dan kondisi bencana dapat dilaporkan secara detail dan akurat ke BNPB pusat.

“Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat kebijakan yang tepat kalau informasi yang diterima saja tidak valid,” tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara III tersebut.

Sugiat juga mengingatkan negara untuk serius mempelajari seluruh aspek kebencanaan, mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, hingga program pelatihan penanganan bencana.

“Bukan hanya untuk institusi penangan bencana, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik itu banjir, gempa bumi, maupun letusan gunung berapi,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugiat menegaskan rentetan bencana yang terjadi belakangan ini—khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh—harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak.

“Bangsa ini harus belajar. Begitu banyak bencana terjadi dengan skala luas dan kerusakan yang sangat masif. Negara harus memberi perhatian yang sangat serius,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya