Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Fraksi Golkar)

Politik

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana penghapusan sistem rujukan BPJS Kesehatan didukung penuh Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq. 

Penghapusan itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah bagi masyarakat.

Ranny menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah progresif pemerintah bersama Komisi IX DPR untuk membuka akses kesehatan yang lebih merata, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan pasien.


Menurutnya, penyederhanaan sistem layanan justru menjadi kunci peningkatan kualitas kesehatan nasional di masa mendatang.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan positif yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis. Komisi IX mendukung setiap langkah yang mempercepat pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien,” ujar Ranny dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Ranny menambahkan bahwa perubahan pola layanan ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi sistem kesehatan.

“Harapan kami, penghapusan sistem rujukan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung. Masyarakat berhak mendapatkan layanan tanpa kerumitan administrasi, dengan kualitas yang tetap terjaga,” tuturnya.

Ranny juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan tenaga medis sebagai pelaksana di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh ekosistem layanan kesehatan.

Sebagai anggota Komisi IX, Ranny menekankan bahwa ia akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Sekaligus mendorong transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih inklusif dan humanis,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Ratusan Migran Bobol Perbatasan Polandia Lewat Terowongan Rahasia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 14:03

Pertumbuhan 8 Persen Jalur Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:57

Komisi III Tolak Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa DPR: Ahistoris !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:43

Meski Ada Beking, Pemerintah Harus Berani Tangkap Pembalak Liar di Sumatera !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:30

Mabes Polri Buka Suara soal Perpol yang Izinkan Anggota Bertugas di 17 Kementerian/Lembaga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:07

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:55

Menko Pangan Zulhas Beri Semangat Petugas SPPG di Lokasi Bencana

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:48

Komisi I DPR: UU TNI yang Baru harus Diimplementasikan secara Nyata

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:32

KUA Bukan Sekadar Kantor Nikah, Tapi Cermin Kehadiran Negara dalam Keluarga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:21

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:08

Selengkapnya