Berita

Suasana sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Riva Siahaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025. (Foto: RMOL)

Hukum

Sidang Korupsi Minyak Mentah

Saksi Patra Niaga Pasang Badan untuk Terdakwa

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 23:09 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Riva Siahaan cs kembali memanas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Enam saksi dari Patra Niaga dihadirkan, yakni Samuel Hamonangan Lubis, Willy Bahari, Adrian Aditya, Erik Hendriko Suparno, Vincentus Dian Utama, dan Eriza Angelina.

Manager Industri Patra Niaga, Samuel Hamonangan Lubis, langsung pasang badan. Ia menegaskan seluruh kegiatan pemasaran BBM industri berjalan sesuai buku pedoman resmi. Pedoman Pengelolaan Pemasaran BBM Industri & Marine bertanggal 22 Desember 2022 disebut sebagai acuan formal. Dan yang penting, dokumen disusun serta ditandatangani langsung oleh Riva Siahaan sebagai Direktur Pemasaran Pusat & Niaga.

Keterangan Samuel otomatis membantah dakwaan jaksa yang menuding Riva tak pernah menetapkan pedoman negosiasi harga.


"Tim pemasaran berpedoman pada dokumen yang sudah ditetapkan. Itu ditandatangani Pak Riva,” tegasnya di hadapan majelis hakim dalam sidang yang digelar Kamis, 11 Desember 2025.

Samuel membeberkan laporan internal yang menunjukkan keuntungan Patra Niaga justru melejit pada periode kepemimpinan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne. Ia tak menyebut angka, tapi memastikan capaian itu yang tertinggi. Persaingan BBM industri disebutnya makin brutal sejak pemerintah membuka keran impor solar bagi swasta pada 2021. Karena itu, fleksibilitas harga jadi kebutuhan. Diskon pun, kata Samuel, diberikan merata sesuai hasil negosiasi.

"Sekarang ada lebih dari seratus kompetitor. Kami harus bersaing menjaga pelanggan," ujarnya, menambahkan "Tidak ada pelanggan istimewa".

Samuel menjelaskan struktur otorisasi di Patra Niaga. Pertama otorisasi level harga, kedua otorisasi nilai kontrak. Dokumen yang ditandatangani Riva maupun Maya, katanya, hanya terkait nilai kontrak, bukan penetapan level harga seperti digoreng di dakwaan.

Ia menyebut penggunaan formula harga adalah praktik lazim di seluruh industri energi. Baik pembeli pemerintah maupun swasta, mekanismenya sama saja yakni formula tersebut menjadi acuan umum.

Samuel turut mengingatkan risiko operasional bila solar tidak terserap pasar. Penumpukan solar di kilang bisa bikin produksi gasoline tersendat dan menimbulkan biaya tambahan.

"Kalau solar tidak laku, produksi gasoline ikut terganggu," ujarnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya