Berita

Rumah warga hancur diterjang banjir bandang Sumatera Barat. (Foto: Dok. BNPB)

Bisnis

OJK Beri Relaksasi Kredit bagi Korban Banjir Sumatera

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Kebijakan ini berlaku selama tiga tahun, mulai 10 Desember 2025, menyusul hasil asesmen yang menunjukkan bencana mengganggu aktivitas ekonomi dan kemampuan bayar masyarakat.

OJK menjelaskan bahwa relaksasi ini diberikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. 


Kebijakan ini merupakan bagian dari mitigasi risiko agar gangguan ekonomi tidak merembet menjadi risiko sistemik serta mendukung percepatan pemulihan aktivitas usaha di daerah terdampak.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Kamis 11 Desember 2025.

Perlakuan khusus diberikan untuk berbagai jenis lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi.

Adapun bentuk keringanan kredit atau pembiayaan meliputi penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar.

Selanjutnya, penetapan kualitas lancar bagi kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik penyaluran sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada pinjaman online, restrukturisasi dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.

Kemudian pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak dengan kualitas kredit yang dinilai secara terpisah, atau tidak menerapkan konsep one obligor.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya