Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Usulan Koalisi Permanen Bahlil Dinilai sebagai Manuver 'Kekhawatiran Reshuffle'

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini melontarkan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen dalam Kabinet Merah Putih. Usulan ini sontak memicu analisis politik yang menduga bahwa langkah tersebut adalah gelagat kekhawatiran Bahlil akan kemungkinan reshuffle kabinet.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati bahwa Bahlil sempat beberapa kali diisukan sebagai salah satu menteri yang berpotensi dicopot dalam perombakan kabinet berikutnya.

Menurut Yusak, usulan koalisi permanen yang disampaikan Bahlil pada puncak perayaan HUT ke-61 Golkar merupakan cara strategis untuk merayu Presiden Prabowo. Tujuannya jelas: memastikan dirinya dan Partai Golkar tetap diperhitungkan sebagai sekutu inti dalam pemerintahan.


"Bahlil sedang cari perhatian Presiden Prabowo bahwa Golkar menjadi partai terdepan dalam mengawal pemerintahan saat ini," ujar Yusak Farchan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis 11 Desember 2025. 

Yusak memandang bahwa manuver politik ini diajukan Bahlil di saat yang krusial, terutama ketika kinerjanya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah disorot publik karena serangkaian kontroversi kebijakan.

"Saya kira Bahlil sedang bermanuver menjadikan Golkar sebagai sekutu paling loyal terhadap Prabowo. Itu poin pentingnya," jelas Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu.

Ia juga menilai, taktik ini adalah upaya Bahlil untuk mengajukan bargaining politik agar saham Golkar terhadap pemerintahan bisa menjadi yang paling besar di mata Presiden Prabowo.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya