Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Nasdem Ujang Bey (Humas Fraksi Nasdem)

Politik

Bobby Nasution Dinilai Kurang Kesadaran karena Pangkas Anggaran Bencana

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 09:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution. Komisi II menilai bahwa Gubernur Bobby Nasution menunjukkan kurangnya political will dan kesadaran terhadap pentingnya antisipasi bencana.

Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut, akibat pemangkasan secara drastis. 

"Kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, [Gubernur Sumut] kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri," kataAnggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025.


Pemangkasan anggaran ini dinilai berdampak langsung pada ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, termasuk banjir bandang yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Sumut.

Semula, pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Fatoni, anggaran BTT dialokasikan cukup besar, mencapai Rp843,1 miliar. Namun, dalam Perubahan APBD 2025, alokasi ini dipotong habis-habisan, menyisakan hanya Rp98,3 miliar. Ini berarti terjadi penurunan hingga 88%, atau setara dengan pengurangan sebesar Rp744,7 miliar.

Tren pemangkasan ini berlanjut pada penyusunan APBD 2026, di mana anggaran BTT semakin dikurangi, hanya mengalokasikan Rp70 miliar. 

Perbedaan yang mencolok antara anggaran awal (Rp843,1 miliar) dan anggaran tahun 2026 (Rp70 miliar) menjadi pertanyaan besar terkait kesadaran pemprov  terhadap kesiapsiagaan bencana.

Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

"Nah, apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya," tegasnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

"Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya