Berita

Ilustrasi koruptor. (Foto: Istimewa)

Publika

Dekorupnisasi Menuju Indonesia Bubar atau Emas?

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 14:25 WIB

BESARNYA kekuatan korupsi yang dilakukan para pemain dan sutradara pencuri uang rakyat atau uang negara sungguh membuat takjub, selain keprihatinan yang sangat mengusik hati nurani siapa pun.

Padahal rakyat atau bangsa ini adalah paling berhak untuk diberikan kesejahteraan dan kemakmuran seluas-luasnya dan semudah-mudahnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Caranya ya melalui ketertiban penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat secara jujur dan transparan. 


Namun apa lacur, kekuatan intelektual dan kecerdasan sekelompok serta kelompok lainnya di atas rakyat biasa telah digunakan bukan untuk tujuan di atas.

Tetapi mereka merampas baik secara halus lewat metode legalisasi yang tidak legal dan konspirasi kejahatan antara oknum pejabat dan pengusaha serakah.

Kondisi ini telah menghasilkan kumpulan penderitaan rakyat bawah yang penuh dengan air mata dan darah akibat bencana kehidupan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Para penjahat kerah putih ini atas nama pembangunan wilayah ternyata menjajah bangsa sendiri. 

Maka kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan "perang" melawan korupsi dan koruptor dan manipulator-manipulator bersama beberapa menteri kabinet andalan dan harapan rakyat adalah janji menjadi tindakan paling mulia yang hasilnya dapat dirasakan segera dalam berbagai bentuk kemudahan penghidupan sehari-hari.

Dekorupnisasi harus menjadi putusan politik nasional melawan segala bentuk kejahatan ekonomi terhadap negara dan pemerintahan, menjadi tagline negara secara tindakan besar-besaran dan sistematis luar biasa. 

Namun tentu saja akibat mental dan jiwa korupsi sudah menjangkau skala yang cukup luas khususnya pada banyak birokrasi, maka penanganan dan penerapannya pun harus dilakukan berbasis "korupsi besar atau korupsi kecil sama saja".

Artinya harus dilaksanakan secara komprehensif dan pemahaman ini tidak melulu harus masuk ranah pengadilan.

Korupsi adalah kejahatan besar dan berat bagi negara. Pencanangan dekorupnisasi ini menjadi penting, apalagi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2025.

Presiden Prabowo yang tegak lurus terhadap pembersihan penyelenggara negara terhadap korupsi tentu saja memiliki konsekuensi dan risiko sangat besar akan perlawanan para koruptor yang terusik.

Perlawanan mereka bahkan dapat menjurus kepada pilihan "saya harus menang dan mengalahkan anda" yang ekstrimnya berarti "lebih kita sama-sama mati daripada saya dipermalukan".

Jadi bila tekad Presiden yang sudah bulat itu dan dengan dukungan rakyat secara luas dan kuat maka tidak ada jalan mundur, "No way to return".

Sebab Dekorupnisasi ini taruhannya tidak lagi biasa-biasa saja apalagi sederhana, namun ini bisa kepada Indonesia bubar di tahun 2030 atau Indonesia emas di tahun 2045.

Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya