Berita

Ilustrasi koruptor. (Foto: Istimewa)

Publika

Dekorupnisasi Menuju Indonesia Bubar atau Emas?

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 14:25 WIB

BESARNYA kekuatan korupsi yang dilakukan para pemain dan sutradara pencuri uang rakyat atau uang negara sungguh membuat takjub, selain keprihatinan yang sangat mengusik hati nurani siapa pun.

Padahal rakyat atau bangsa ini adalah paling berhak untuk diberikan kesejahteraan dan kemakmuran seluas-luasnya dan semudah-mudahnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Caranya ya melalui ketertiban penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat secara jujur dan transparan. 


Namun apa lacur, kekuatan intelektual dan kecerdasan sekelompok serta kelompok lainnya di atas rakyat biasa telah digunakan bukan untuk tujuan di atas.

Tetapi mereka merampas baik secara halus lewat metode legalisasi yang tidak legal dan konspirasi kejahatan antara oknum pejabat dan pengusaha serakah.

Kondisi ini telah menghasilkan kumpulan penderitaan rakyat bawah yang penuh dengan air mata dan darah akibat bencana kehidupan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Para penjahat kerah putih ini atas nama pembangunan wilayah ternyata menjajah bangsa sendiri. 

Maka kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan "perang" melawan korupsi dan koruptor dan manipulator-manipulator bersama beberapa menteri kabinet andalan dan harapan rakyat adalah janji menjadi tindakan paling mulia yang hasilnya dapat dirasakan segera dalam berbagai bentuk kemudahan penghidupan sehari-hari.

Dekorupnisasi harus menjadi putusan politik nasional melawan segala bentuk kejahatan ekonomi terhadap negara dan pemerintahan, menjadi tagline negara secara tindakan besar-besaran dan sistematis luar biasa. 

Namun tentu saja akibat mental dan jiwa korupsi sudah menjangkau skala yang cukup luas khususnya pada banyak birokrasi, maka penanganan dan penerapannya pun harus dilakukan berbasis "korupsi besar atau korupsi kecil sama saja".

Artinya harus dilaksanakan secara komprehensif dan pemahaman ini tidak melulu harus masuk ranah pengadilan.

Korupsi adalah kejahatan besar dan berat bagi negara. Pencanangan dekorupnisasi ini menjadi penting, apalagi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2025.

Presiden Prabowo yang tegak lurus terhadap pembersihan penyelenggara negara terhadap korupsi tentu saja memiliki konsekuensi dan risiko sangat besar akan perlawanan para koruptor yang terusik.

Perlawanan mereka bahkan dapat menjurus kepada pilihan "saya harus menang dan mengalahkan anda" yang ekstrimnya berarti "lebih kita sama-sama mati daripada saya dipermalukan".

Jadi bila tekad Presiden yang sudah bulat itu dan dengan dukungan rakyat secara luas dan kuat maka tidak ada jalan mundur, "No way to return".

Sebab Dekorupnisasi ini taruhannya tidak lagi biasa-biasa saja apalagi sederhana, namun ini bisa kepada Indonesia bubar di tahun 2030 atau Indonesia emas di tahun 2045.

Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya