Berita

Ilustrasi koruptor. (Foto: Istimewa)

Publika

Dekorupnisasi Menuju Indonesia Bubar atau Emas?

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 14:25 WIB

BESARNYA kekuatan korupsi yang dilakukan para pemain dan sutradara pencuri uang rakyat atau uang negara sungguh membuat takjub, selain keprihatinan yang sangat mengusik hati nurani siapa pun.

Padahal rakyat atau bangsa ini adalah paling berhak untuk diberikan kesejahteraan dan kemakmuran seluas-luasnya dan semudah-mudahnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Caranya ya melalui ketertiban penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat secara jujur dan transparan. 


Namun apa lacur, kekuatan intelektual dan kecerdasan sekelompok serta kelompok lainnya di atas rakyat biasa telah digunakan bukan untuk tujuan di atas.

Tetapi mereka merampas baik secara halus lewat metode legalisasi yang tidak legal dan konspirasi kejahatan antara oknum pejabat dan pengusaha serakah.

Kondisi ini telah menghasilkan kumpulan penderitaan rakyat bawah yang penuh dengan air mata dan darah akibat bencana kehidupan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Para penjahat kerah putih ini atas nama pembangunan wilayah ternyata menjajah bangsa sendiri. 

Maka kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan "perang" melawan korupsi dan koruptor dan manipulator-manipulator bersama beberapa menteri kabinet andalan dan harapan rakyat adalah janji menjadi tindakan paling mulia yang hasilnya dapat dirasakan segera dalam berbagai bentuk kemudahan penghidupan sehari-hari.

Dekorupnisasi harus menjadi putusan politik nasional melawan segala bentuk kejahatan ekonomi terhadap negara dan pemerintahan, menjadi tagline negara secara tindakan besar-besaran dan sistematis luar biasa. 

Namun tentu saja akibat mental dan jiwa korupsi sudah menjangkau skala yang cukup luas khususnya pada banyak birokrasi, maka penanganan dan penerapannya pun harus dilakukan berbasis "korupsi besar atau korupsi kecil sama saja".

Artinya harus dilaksanakan secara komprehensif dan pemahaman ini tidak melulu harus masuk ranah pengadilan.

Korupsi adalah kejahatan besar dan berat bagi negara. Pencanangan dekorupnisasi ini menjadi penting, apalagi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2025.

Presiden Prabowo yang tegak lurus terhadap pembersihan penyelenggara negara terhadap korupsi tentu saja memiliki konsekuensi dan risiko sangat besar akan perlawanan para koruptor yang terusik.

Perlawanan mereka bahkan dapat menjurus kepada pilihan "saya harus menang dan mengalahkan anda" yang ekstrimnya berarti "lebih kita sama-sama mati daripada saya dipermalukan".

Jadi bila tekad Presiden yang sudah bulat itu dan dengan dukungan rakyat secara luas dan kuat maka tidak ada jalan mundur, "No way to return".

Sebab Dekorupnisasi ini taruhannya tidak lagi biasa-biasa saja apalagi sederhana, namun ini bisa kepada Indonesia bubar di tahun 2030 atau Indonesia emas di tahun 2045.

Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya