Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Impor Minyak Sedot Devisa Rp523 Triliun, jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 10:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dampak krusial dari tingginya impor energi terhadap perekonomian nasional.

Bahlil menyebut, ketergantungan pada impor minyak (crude oil dan BBM) telah mengakibatkan hilangnya devisa negara sebesar Rp523 triliun per tahun.

Jika angka fantastis ini berhasil ditahan, Bahlil meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melonjak signifikan, yakni minimal 2 persen hingga 3 persen.


 "Kalau kita mampu tidak mengimpor BBM kita, maka saya pastikan devisa kita akan tinggal di dalam negeri dan itu bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," terang Bahlil di Jakarta, dikutip Selasa 9 Desember 2025.

Data 2024 menunjukkan jurang lebar antara kebutuhan dan produksi dalam negeri, di mana produksi minyak mencapai 221 juta barel, sedangkan impor minyak mencapai 313 juta barel, termasuk 201 juta barel dalam bentuk BBM.

Sedangkan konsumsi BBM Nasional 532 juta barel, yang terbanyak digunakan sektor transportasi, 52 persen

Selain minyak, Indonesia juga sangat bergantung pada impor gas, terutama LPG, untuk kebutuhan dalam negeri. Adapun, konsumsi LPG domestik mencapai 8,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu 1,3 juta ton.  

"Jadi kita impor 7,2 ton per tahun, dan LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia semuanya karena bahan bakunya tidak ada," jelas Bahlil. 

Bahlil memastikan bahwa impor energi akan ditekan melalui strategi transisi. Pasokan Gas Alam Cair akan tetap dijamin oleh produksi nasional dan tidak ada rencana impor, kemudian implementasi B50 tahun depan akan mengurangi impor solar, dan kebijakan campuran etanol 10 persen dengan BBM dijadwalkan mulai 2027.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya