Berita

Menteri PPPA, Arifah Fauzi. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Menteri PPPA Soroti Perempuan Terjerat Korupsi

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 16:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Terjeratnya sejumlah perempuan dalam kasus tindak pidana korupsi harus menjadi pengingat bahwa integritas bukan otomatis melekat pada kelompok tertentu.

Begitu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dalam acara Seminar Antikorupsi "Integritas Perempuan Sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi" dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin 8 Desember 2025.

Arifah mengatakan, acara Hakordia mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan nilai tentang amanah, nilai tentang integritas dan nilai tentang keberpihakan pada rakyat.


Sementara itu, peringatan Hari Ibu juga mengingatkan pada sejarah panjang perempuan Indonesia yang telah berjuang mengubah realitas sosial, memperjuangkan pendidikan, martabat dan kemerdekaan berpikir.

"Ketika kedua momentum ini bertemu, pesan yang muncul sangatlah kuat bahwa perempuan bukan hanya madrasah atau sekolah pertama bagi generasi bangsa tetapi juga penjaga nilai-nilai moral publik termasuk integritas," kata Arifah dalam sambutannya.

Arifah menerangkan, setiap penyalahgunaan wewenang, sesungguhnya merenggut kesempatan-kesempatan belajar bagi anak, kesempatan yang layak bagi ibu atau perempuan, dan merenggut kesempatan berkembang bagi masyarakat.

"Karena itu, Harkodia mengajak kita untuk melihat korupsi bukan sebagai statistik tetapi sebagai luka kolektif. Dan di tengah upaya penyembuhan luka itu, perempuan memiliki peran yang tidak tergantikan," kata Arifah.

Karena, kata Arifah, seorang perempuan memimpin dengan hati, sensitivitas moral, dan dengan keberanian untuk menolak normalisasi praktek yang tidak semestinya.

"Namun, refleksi juga perlu kita lakukan. Data KPK menunjukkan bahwa sejumlah perempuan pun terjerat kasus korupsi. Ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan otomatis melekat pada kelompok tertentu," tegas Arifah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya