Berita

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Politik

Penuhi Kebutuhan Bayi dan Perempuan

Tiap Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Peroleh Kucuran Rp4 Miliar

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 00:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan alokasi Rp4 miliar per kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat demi kebutuhan warga khususnya bayi dan perempuan. 

Keputusan itu diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi yang terdampak bencana yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun.

Dalam dialog dengan Presiden di Aceh, Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam skala besar, daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak yang langsung dibutuhkan masyarakat di pengungsian seperti popok bayi dan pembalut yang biasanya dimintakan warga kepada pemerintah kabupaten/kota.


“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa sejumlah provinsi di luar Sumatera sebenarnya sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp34 miliar, termasuk bantuan Rp3 miliar ke Lhokseumawe. Namun hal itu dinilai belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas.

Karena itu, Tito meminta Presiden mempertimbangkan pemberian tambahan dana.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” ungkapnya

Prabowo pun langsung menanggapi.

“Itu apa, per kabupaten?” tanya Prabowo.

“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.

Namun Prabowo kemudian memutuskan untuk memberikan jauh lebih besar daripada usulan Mendagri.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar,” tegas Prabowo.

Dukungan Tambahan untuk Provinsi hingga Rp20 Miliar

Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah.

“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” tandas mantan Danjen Kopassus tersebut.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya