Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB)

Politik

Banjir Sumatera Tak Bisa Diremehkan, Pengamat Minta Prabowo Tindak Tegas Kepala BNPB

SABTU, 06 DESEMBER 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mengevaluasi Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto lantaran menyebut banjir Sumatera hanya ramai di media sosial (medsos). 

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pernyataan Suharyanto tersebut menunjukkan nirempati terhadap ratusan nyawa yang melayang akibat banjir Sumatera.

“Jadi, pejabat publik seharusnya tidak melakukan hal demikian disaat terjadi bencana. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto seyogyanya mengevaluasi Suharyanto sebagai Kepala BNPB,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember 2025. 


Jamiluddin berpandangan bahwa rasa empati dan etika komunikasi publik mesti dikedepankan oleh pejabat publik. Sehingga, Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi publik. 

“Apalagi persoalan buruknya komunikasi publik dari pejabat publik sudah berulang disampaikan Presiden Prabowo. Jadi, pejabat publik haruslah punya pedoman dalam komunikasi publik. Hal itu diperlukan agar hal yang sama tidak terulang lagi,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut banjir Sumatera hanya ramai di media sosial (medsos). Permintaan maaf itu disampaikan lagi menanggapi sindiran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra.

"Saya menyesal dan meminta maaf,” kata Suharyanto, dalam pernyataannya, Jumat 5 Desember 2025.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya