Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi Rp356 Triliun

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dukungan pendanaan internasional untuk transisi energi Indonesia semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, komitmen mitra global dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) kini mencapai 21,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp356,8 triliun.

“Komitmen kembali JETP, ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia, komitmennya 20 miliar Dolar AS dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar Dolar AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Dari total tersebut, 11,4 miliar Dolar AS berasal dari pendanaan publik International Partners Group (IPG), sementara 10 miliar lainnya disediakan oleh kemitraan keuangan swasta GFANZ. 


Menurut Airlangga, kenaikan komitmen ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia.

Hingga November 2025, Indonesia tercatat telah memobilisasi 3,1 miliar Dolar AS dari skema JETP, sementara 5,5 miliar Dolar AS tengah dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang siap dijalankan.

Selain pendanaan, beberapa negara mitra juga menyumbang dukungan teknis. Inggris dan Irlandia, misalnya, telah menyerahkan Just Framework yang memuat strategi penguatan ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam proses transisi energi.

Ia juga memaparkan sejumlah proyek yang dikerjakan melalui skema JETP, mulai dari Green Energy Corridor Sulawesi (GECS), program dedieselisasi, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, hingga proyek waste to energy.

Airlangga menegaskan, JETP menjadi pilar penting transformasi energi nasional, sejalan dengan target pembangunan 70 gigawatt energi bersih dalam rencana pembangkit hingga 2034.

“Dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar Dolar AS ini adalah peluang besar. Dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya