Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Menkeu Purbaya: MBG Bagian Pemerataan Pembangunan di Masyarakat

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai distribusi suara, melainkan harus diwujudkan melalui pemerataan hasil pembangunan.

Implementasi itu, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dilakukan lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara agar kesejahteraan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi dan jumlahnya makin lama makin banyak, makin banyak kita akan menciptakan instability sosial politik," ujar Purbaya dalam kanal YouTube Gita Wirjawan, Kamis, 4 Desember 2025.


Purbaya menegaskan, pemerataan inilah yang menjadi alasan pentingnya peran negara dalam mendistribusikan public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 

"Jadi kita harus pastikan pembangunan kita bisa nyebar ke seluruh kalangan. Kalau nggak bisa otomatis dengan spillover yang lambat itu, kita harus intervensi," katanya.

Menurut Purbaya, meski menuai kritik, program MBG tetap memiliki nilai strategis sebagai bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial.

"Banyak program Pak Prabowo yang langsung ke masyarakat kan, kayak MBG walaupun banyak yang ngecam, kalau saya pikir itu salah satu upaya untuk meletakkan hasil pembangunan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya