Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Menkeu Purbaya: MBG Bagian Pemerataan Pembangunan di Masyarakat

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 13:01 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai distribusi suara, melainkan harus diwujudkan melalui pemerataan hasil pembangunan.

Implementasi itu, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dilakukan lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara agar kesejahteraan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi dan jumlahnya makin lama makin banyak, makin banyak kita akan menciptakan instability sosial politik," ujar Purbaya dalam kanal YouTube Gita Wirjawan, Kamis, 4 Desember 2025.


Purbaya menegaskan, pemerataan inilah yang menjadi alasan pentingnya peran negara dalam mendistribusikan public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 

"Jadi kita harus pastikan pembangunan kita bisa nyebar ke seluruh kalangan. Kalau nggak bisa otomatis dengan spillover yang lambat itu, kita harus intervensi," katanya.

Menurut Purbaya, meski menuai kritik, program MBG tetap memiliki nilai strategis sebagai bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial.

"Banyak program Pak Prabowo yang langsung ke masyarakat kan, kayak MBG walaupun banyak yang ngecam, kalau saya pikir itu salah satu upaya untuk meletakkan hasil pembangunan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya