Wakil Ketua Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Agung Trianto. (Foto: Dokumentasi LMND)
Dugaan eksploitasi hutan di wilayah Sumatera Utara (Sumut) karena bencana banjir bandang dan tanah longsor dicurigai ada andil kelompok elite yang bermain.
Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menilai, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan konsekuensi langsung dari praktik pembangunan “Serakahnomics”.
Wakil Ketua Umum Dalam Negeri EN-LMND, Agung Trianto menjelaskan, kelompok elite yang diduga terlibat dalam eksploitasi hutan Sumatera tidak hanya berasal dari korporasi besar, tetapi juga pejabat yang memfasilitasi perizinan.
"Banjir ini lahir dari kerakusan yang dilegalkan melalui praktik Serakahnomics yaitu imperialisme, oligarki, dan birokrat korup yang menghancurkan lingkungan," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Menurut Agung, Serakahnomics bekerja melalui ekspansi industri ekstraktif tak terkendali yang mengutamakan keuntungan kelompok elite, dari korporasi besar hingga pejabat yang memfasilitasi perizinan, sambil mengabaikan keselamatan ekologis dan ruang hidup rakyat.
Dia menyebut, bencana alam pada 3 provinsi di Sumatera itu disebabkan praktik pembukaan lahan sawit, operasi tambang, dan berbagai eksploitasi lain di kawasan hulu yang merusak penyangga lingkungan, menghilangkan resapan air, serta memperparah sedimentasi sungai.
Terlebih, dia mencatat dampak bencana tersebut terbilang sangat besar berdasarkan data terakhir badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Di mana lebih dari 750 warga meninggal, 650 orang masih hilang, dan 3,3 juta penduduk terdampak. Tim SAR juga mengevakuasi lebih dari 33 ribu warga, angka yang masih berpotensi meningkat seiring terbukanya akses ke daerah terisolasi," urainya.
Oleh karena itu, Agung memandang curah hujan ekstrem hanyalah pemicu teknis, di luar dari penyebab utamanya yang dia anggap adalah kombinasi kekuatan imperialisme yang mendorong ekstraksi sumber daya, oligarki yang menguasai lahan dan investasi, serta birokrasi korup yang memberi izin tanpa pengawasan ketat.
“Selama model pembangunan ini dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban. Negara tidak boleh terus menjadi penonton ketika ruang hidup rakyat dirampas oleh kaum Serakahnomics," tuturnya.
"EN-LMND mendesak pemerintah mengambil langkah struktural jangka panjang, bukan hanya merespons darurat. Memang solidaritas kemanusiaan penting, tetapi akar masalah sistemik tidak boleh diabaikan," demikian Agung menambahkan.
EN-LMND turut mengeluarkan 8 poin tuntutan yang di antaranya meliputi:
1. Moratorium total izin baru industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
2. Audit lingkungan menyeluruh dan penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar.
3. Restorasi ekologis segera pada DAS kritis dan pemulihan kawasan lindung.
4. Penataan ulang tata ruang berbasis kerentanan iklim.
5. Percepatan reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan yang menjadi lahan basah oligarki.
6. Transparansi penuh atas izin, AMDAL, dan kepatuhan perusahaan.
7. Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi perusak lingkungan.
8. Seruan bangun persatuan nasional lawan kaum Serakahnomics dan menangkan Pancasila.
