Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Berpeluang Perang Nuklir jika Ijazah Jokowi Dibuka

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 05:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu keaslian ijazah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Joko Widodo sudah terlalu lama dibiarkan berkembang di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas. Karena ijazah asli Presiden RI periode 2014-2024 itu belum pernah dipamerkan di muka umum.

Peneliti media dan politik Buni Yani bahkan nyaris patah arang dengan banyaknya upaya yang dilakukan sejumlah pihak agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan, namun selalu menemui jalan buntu.

"Ruwet ruwet ini. Bisa terjadi perang nuklir kalau ijazahnya dibuka," tulis Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Kamis 4 Desember 2025.


Salah satu yang disorot Buni Yani adalah sengketa terkait keaslian ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sidang KIP, pihak penggugat menilai bahwa ijazah yang ditampilkan ke publik tidak bisa diuji keasliannya secara penuh karena beberapa bagian penting telah diburamkan. 

Bagian yang disamarkan tersebut meliputi Nomor Ijazah, NIM, tanggal lahir, hingga tanda tangan pejabat kampus. Tanpa informasi ini, menurut mereka, dokumen tersebut kehilangan nilai autentik dan sulit dijadikan bukti yang sah.

Sebelumnya, Jokowi diketahui tidak pernah menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.

Di antarana ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya