Berita

Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu sore, 3 Desember 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Prabowo Diharapkan Hadiri Puncak Hakordia 2025, Jokowi Tidak Diundang

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 19:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto diharapkan untuk hadir di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Se-Dunia (Hakordia) 2025 yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 9 Desember 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kegiatan Hakordia akan diselenggarakan di DIY sejak 6-9 Desember 2025. Hakordia 2025 mengusung tema "Satukan Aksi, Basmi Korupsi".

"Tema tersebut selaras dengan semangat presiden dalam penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ketujuh," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu sore, 3 Desember 2025.


Ia menerangkan, beberapa waktu lalu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Hakordia 2025, yang mengimbau seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk menyemarakkan Hakordia dengan program antikorupsi di instansinya masing-masing. Termasuk memanfaatkan peran Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas.

"Acara utama atau main event kami harapkan dapat dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, disertai penampilan seni budaya, peluncuran program-program antikorupsi nasional, serta pengumuman hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025," terangnya.

Setyo mengaku, surat undangan untuk Presiden Prabowo Subianto sudah dikirimkan. Untuk itu, Setyo berharap Presiden Prabowo akan hadir di puncak peringatan Hakordia 2025.

"Secara resmi surat pastinya sudah kami kirimkan. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Mensesneg, menyampaikan permohonannya. Nah, karena waktunya masih ada beberapa hari ke depan, tentu nanti akan ada update informasi terkait kehadiran beliau. Tapi sekali lagi, kehadiran beliau sangat kami harapkan dalam rangka pelaksanaan Hakordia 2025," jelas Setyo.

Selain itu, lanjut dia, KPK tidak mengundang mantan presiden, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

"Pastinya undangan-undangan itu ya disesuaikan dengan kegiatan ini. Jadi ada yang mungkin seperti mantan gitu, itu mungkin sudah tidak kami undang. Sudah tidak ada undangan yang diberikan kepada beliau (Jokowi)," pungkas Setyo.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya