Ajudan Gubernur Riau Turut Diperiksa KPK di Kasus Pemerasan

Ajudan Gubernur Riau Abdul Wahid diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2025.

“Hari ini tim penyidik memanggil 4 orang saksi. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Keempat saksi yang dipanggil, yakni Raja Faisal Fernaldi selaku Kabag Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Riau, Angga Wahyu Pratama selaku swasta, Rio Andriadi Putra selaku Kepala UPT Wilayah VI Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, dan Dahri Iskandar selaku ajudan Gubernur Riau.

Pada Rabu, 12 November 2025, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Pemprov Riau dan beberapa rumah. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE.

Selanjutnya pada Selasa, 11 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Dinas PUPR Pemprov Riau. Dari sana, penyidik mengamankan dokumen dan BBE terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPR.

Sedangkan pada Senin, 10 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Gubernur Riau. Dari sana, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE, di antaranya terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau.

Dari hasil OTT yang berlangsung sejak Senin, 3 November 2025, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid (AW) selaku Gubernur Riau, M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK.