Berita

Di media sosial penyanyi Sabrina Carpenter marah lagunya dipakai Gedung Putih (Tangkapan layar RMOL dari unggahan akun Sabrina di X)

Dunia

Penyanyi Pop Amerika Tak Sudi Lagunya Dipakai Gedung Putih

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyanyi pop asal Amerika Serikat (AS) Sabrina Carpenter, meminta Gedung Putih berhenti menggunakan musiknya setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memasukkan lagu hits-nya, “Juno”, dalam sebuah video resmi soal operasi imigrasi.

Video tersebut dibagikan akun resmi Gedung Putih pada Senin, 1 Desember 2025. Isinya menampilkan agen imigrasi AS (ICE) mengejar dan menahan sejumlah orang, sementara lagu Carpenter menjadi latar. Dalam caption, video itu menulis kalimat bercanda yang merujuk pada lirik lagu itu: “Have you ever tried this one? Bye-bye.”

“Video ini jahat dan menjijikkan. Jangan pernah libatkan saya atau musik saya untuk mendukung agenda tidak manusiawi seperti ini,” tulis Carpenter di platform X, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 3 Desember 2025.


Gedung Putih membalas lewat juru bicara Abigail Jackson.
“Ini pesan Short n’ Sweet untuk Sabrina Carpenter: kami tidak akan minta maaf karena mendeportasi pembunuh, pemerkosa, dan pedofil ilegal berbahaya dari negara kami,” ujarnya. “Siapa pun yang membela para monster ini pasti bodoh, atau lamban?” lanjutnya.

Carpenter (25) bergabung dengan deretan lebih dari dua lusin musisi, termasuk Neil Young dan The Rolling Stones, yang pernah menolak penggunaan lagu mereka oleh Trump.

Pemerintahan Trump memang dikenal sering memakai lagu populer dalam video kampanye maupun video yang mempromosikan program pemerintah. Video pada Senin itu dianggap sebagai bagian dari kampanye agresif Trump untuk mengetatkan penegakan imigrasi sejak Januari.

Namun kebijakan tersebut mendapat kritik, termasuk dari tokoh agama seperti Paus Leo, yang menyoroti cara pemerintah melakukan penangkapan, termasuk di pengadilan, sudut-sudut lingkungan Hispanik, hingga penggerebekan apartemen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya