Berita

Di media sosial penyanyi Sabrina Carpenter marah lagunya dipakai Gedung Putih (Tangkapan layar RMOL dari unggahan akun Sabrina di X)

Dunia

Penyanyi Pop Amerika Tak Sudi Lagunya Dipakai Gedung Putih

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 10:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyanyi pop asal Amerika Serikat (AS) Sabrina Carpenter, meminta Gedung Putih berhenti menggunakan musiknya setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memasukkan lagu hits-nya, “Juno”, dalam sebuah video resmi soal operasi imigrasi.

Video tersebut dibagikan akun resmi Gedung Putih pada Senin, 1 Desember 2025. Isinya menampilkan agen imigrasi AS (ICE) mengejar dan menahan sejumlah orang, sementara lagu Carpenter menjadi latar. Dalam caption, video itu menulis kalimat bercanda yang merujuk pada lirik lagu itu: “Have you ever tried this one? Bye-bye.”

“Video ini jahat dan menjijikkan. Jangan pernah libatkan saya atau musik saya untuk mendukung agenda tidak manusiawi seperti ini,” tulis Carpenter di platform X, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 3 Desember 2025.


Gedung Putih membalas lewat juru bicara Abigail Jackson.
“Ini pesan Short n’ Sweet untuk Sabrina Carpenter: kami tidak akan minta maaf karena mendeportasi pembunuh, pemerkosa, dan pedofil ilegal berbahaya dari negara kami,” ujarnya. “Siapa pun yang membela para monster ini pasti bodoh, atau lamban?” lanjutnya.

Carpenter (25) bergabung dengan deretan lebih dari dua lusin musisi, termasuk Neil Young dan The Rolling Stones, yang pernah menolak penggunaan lagu mereka oleh Trump.

Pemerintahan Trump memang dikenal sering memakai lagu populer dalam video kampanye maupun video yang mempromosikan program pemerintah. Video pada Senin itu dianggap sebagai bagian dari kampanye agresif Trump untuk mengetatkan penegakan imigrasi sejak Januari.

Namun kebijakan tersebut mendapat kritik, termasuk dari tokoh agama seperti Paus Leo, yang menyoroti cara pemerintah melakukan penangkapan, termasuk di pengadilan, sudut-sudut lingkungan Hispanik, hingga penggerebekan apartemen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya