Berita

Tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Nuh. (Foto: Istimewa)

Publika

Anggukan Pak Nuh untuk Muktamar NU Dipercepat

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 05:12 WIB

AKHIRNYA Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar muncul ke permukaan memberikan kepastian apa yang terjadi di internal PBNU. 

Risalah rapat Syuriah PBNU yang bocor, berisi permintaan mundur Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan berlanjut dengan surat pemberhentian, karena tidak mau mundur, yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam. Ternyata semua dalam kendali Rais Aam dan dalam kendali institusi Syuriah PBNU itu sendiri.

Berarti, dalam pandangan Syuriah, pelanggaran yang sudah dilakukan KH Yahya Cholil Staquf mudaratnya jauh lebih besar, kalau tetap dipertahankan.


Tidak benar anggapan Ulil Abshar Abdala bahwa konflik internal PBNU disederhanakan hanya konflik antara Ketum versus Sekjen belaka

Sebagai Sekjen, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dianggap Ulil seperti sengaja memboikot kerja-kerja organisasi di bawah ketua umum, karena tak mau menandatangani surat atau SK yang seharusnya ditandatangani Sekjen. 

Syuriah sebagai lembaga yang mengeluarkan surat permintaan mundur dan disusul dengan surat pemberhentian ketua umum, dianggapnya hanya mendengarkan pihak sekjen saja, dan pihak Ketum tidak. Bahkan, Ketum dianggap tak diberikan kesempatan buat klarifikasi atau tabayun.

Semua sudah jelas. Rais Aam sudah bertemu semua pengurus wilayah, sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan PBNU sementara diambil alih oleh Rais Aam. 

Pemberhentian ketua umum PBNU ditegaskan, tidak memiliki motif apa pun, selain kebaikan organisasi. Muktamar NU akan dipercepat untuk memilih ketua umum PBNU yang baru. Tim pencari fakta akan dibentuk di bawah Wakil Rais Aam untuk memperjelas rumor di publik dan media, terkait pengurus PBNU. Rais Aam juga menegaskan agar mendahului kepentingan bersama untuk organisasi ketimbang kepentingan personal.

Belum terlihat manuver yang dilakukan KH Yahya Cholil Staquf, setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Rais Aam kemarin. Tujuh poin yang disampaikan Rais Aam terdengar jelas dan tegas. Suara-suara islah juga mulai mereda dari berbagai pengurus wilayah. Agaknya semua pihak sudah bisa memahami. Apa yang terjadi bukanlah perebutan posisi atau konflik pribadi antara Ketua Umum dan Sekjen.

Mungkin juga bukan masalah tambang yang juga coba-coba dikembangkan. Ini agaknya lebih serius dari yang diperkirakan, menyangkut eksistensi NU itu sendiri. Sebab, sampai dibentuk Tim Pencari Fakta segala.

Yang menarik dari konferensi pers Rais Aam KH Miftachul Akhyar kemarin itu adalah sosok tokoh senior yang berada tepat di sebelah beliau, yakni Muhammad Nuh.

Beliau mantan Menteri Kominfo dan mantan Menteri Pendidikan di era SBY. Belum lama ini menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Dewan Pers. 

Saat ini beliau juga digandeng Presiden Prabowo Subianto mengawal program unggulan Sekolah Rakyat, di bawah Kemsos, yang Menterinya Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU. Apakah ada kaitannya dengan konflik sekjen dan ketum? Entahlah. Tapi kiranya beliau tokoh senior yang sangat berintegritas tinggi.

Didampingi tokoh senior sekelas Muhammad Nuh, bobot konferensi pers yang dilakukan Rais Aam KH Miftachul Akhyar bertambah berkali-kali lipat. Pak Nuh, terlihat memberi respon menganggu-angguk agak dalam khusus pada poin pengambil alih PBNU, pelaksanaan Muktamar yang dipercepat, dan pembentukan Tim Pencari Fakta.

Agaknya memang tiga poin itulah yang paling penting yang membuat Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf tak bisa lagi menolak pemberhentian dan terus bermanuver, sekaligus alasan PBNU bisa keluar dari masalah yang dihadapi saat ini. Ini bukan konflik internal organisasi yang biasa.

Sudah hampir pasti konflik internal PBNU saat ini bukanlah soal moral, etika, atau masalah yang bersifat pribadi belaka. Melainkan masalah yang sudah terkait dengan persoalan hukum.

Tak hanya ormas, bahkan parpol pun, kalau sudah terkait atau bersentuhan dengan masalah hukum, maka tak akan bisa tertolong lagi. Harus cepat-cepat diamputasi, sebelum merembet ke masalah lain. 

Kalau masih masalah personal atau sekadar perebutan posisi di organisasi, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau sudah terkait masalah hukum, apalagi dengan penegakan hukum, obatnya tak ada lagi, kecuali berhenti di tengah jalan.

Muktamar NU dipercepat adalah jawabannya. Mantan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf agaknya sulit untuk bertarung lagi pada periode kedua. Apalagi kalau Tim Pencari Fakta, sudah selesai berkerja dan mengungkapkan hasil pencarian faktanya di hadapan para muktamarin.

Tapi kubu Gus Yahya mustahil melepaskan begitu saja forum Muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Semua bisa dibalikkan di forum itu, kecuali kalau ada masalah hukum.

Kubu Muhaimin dan KH Said Aqiel Siradj, sebagai kubu yang dulu kalah, sudah bersiap di pinggir lapangan untuk masuk kembali. Kubu manakah yang akan menkodai NU ke depan, biasanya tergantung kedekatan dengan pemerintahan sekarang. Sesimpel itu pula biasanya.

Erizal

Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya