Berita

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji Ahmad (Tangkapan layar RMOL dari YouTube DPR)

Politik

Pakar Hukum Sarankan Pengawasan Eksternal Polisi Diperkuat

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 14:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Agenda reformasi Polri harus menempatkan aspek pengawasan sebagai prioritas utama. Dalam hal ini pengawasan terhadap lembaga pengawas eksternal kepolisian perlu diperkuat.

Demikian diungkapkan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji Ahmad dalam rapat Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan bersama Komisi III DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025. 

“Bahwa memang dalam konteks reformasi maka hal yang terpenting adalah bagaimana pengawasan,” ujar Suparji.


Menurutnya, struktur pengawasan internal sebenarnya sudah tersedia, namun kinerjanya belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Karena itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu diperkuat.

“Penguatan Kompolnas sehingga pengawasannya lebih efektif, bisa menimbulkan efek jera,” kata Pakar Hukum Pidana ini.

Suparji menambahkan, Kompolnas harus lebih aktif memberi masukan terkait perbaikan kebijakan dan tata kelola di tubuh kepolisian.

“(Kompolnas) bukan sebagai sarana imunitas kepolisian dan aktif dalam proses memberikan masukan terkait perbaikan kebijakan,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya