Mendikdasmen-Kapolri Perkuat Perlindungan Hukum Guru Lewat Restorative Justice

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah memperkuat perlindungan hukum bagi guru melalui mekanisme restorative justice (RJ) bekerja sama dengan Kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Guru selama ini bekerja dalam situasi penuh tekanan, bahkan takut menjalankan fungsi disiplin karena khawatir dipolisikan," kata Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 30 November 2025.

Fahira mengatakan, kehadiran pendekatan restorative justice akan memulihkan rasa aman guru untuk mengajar dan menjaga marwah profesi guru.

Menurut Fahira, banyak kasus yang sebenarnya merupakan kesalahpahaman terkait penegakkan disiplin, tetapi langsung dibawa ke ranah pidana tanpa mediasi atau klarifikasi secara atau dengan pendekatan profesional. 

Dengan adanya  restorative justice, kata Fahira, setiap persoalan di sekolah wajib terlebih dahulu melalui proses dialog, mediasi, dan penyelesaian damai sebelum diputuskan layak atau tidaknya masuk ranah kepolisian.

“Tidak semua persoalan layak dipidanakan. Pendekatan restorative justice menjadi filter penting agar kesalahan pedagogis tidak otomatis berubah menjadi kasus kriminal," kata Fahira. 

Sebagai informasi, untuk melindungi para guru, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri. Isi kesepahaman itu antara lain penyelesaian damai atau restorative justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, LSM dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.