Segera Tetapkan Bencana Nasional Sumatra

Pimpinan Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rentetan banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menegaskan bahwa perlu evaluasi serius terhadap kesiapsiagaan negara, terutama terkait skenario penanggulangan bencana Sumatera ini.

Huda menilai beberapa indikator penetapan bencana nasional, di antaranya cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi, telah terpenuhi oleh bencana yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional,” kata Huda dalam keterangan resminya, Sabtu 29 November 2025.

Menurut Huda, penetapan status bencana nasional akan membuka ruang mobilisasi sumber daya nasional secara penuh oleh BNPB, mulai dari pendanaan, logistik, personel SAR, relawan, hingga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Huda juga mengingatkan bahwa analisis BMKG menunjukkan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam waktu dekat. Karena itu, ia mendorong dilakukannya modifikasi cuaca di wilayah rawan longsor untuk meminimalkan risiko bencana susulan.

Selain itu, Huda meminta dilakukan investigasi utuh terhadap pemicu bencana di Sumatera.

“Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca ekstrem? Ini penting agar kedepan bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari,” pungkas Legislator PKB ini.