Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik, mendirikan dapur umum, hunian darurat, hingga mengirim personel Tagana untuk membantu para korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Bantuan logistik langsung dikirim dari berbagai gudang Sentra dan BBPPKS ke lokasi bencana.
“Kemensos juga terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta pada Kamis, 27 November 2025.
Total estimasi bantuan logistik yang disalurkan Kemensos untuk penanganan banjir dan longsor mencapai Rp 2.660.147.800 Bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan dasar warga, perlengkapan keluarga, hunian darurat, serta layanan dapur umum yang telah menjangkau ribuan warga.
Kemensos juga mengerahkan personel Tagana di seluruh lokasi terdampak, sekaligus memastikan SK Tanggap Darurat dari pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan operasi di lapangan.
Provinsi Sumatera Utara menerima total bantuan senilai Rp 2.053.047.900 yang didistribusikan ke empat wilayah terdampak.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bantuan dari Sentra Bahagia Medan senilai Rp 561.517.600 meliputi 400 paket family kit, 400 paket kidsware, 248 selimut, 164 kasur, dan 400 lembar tenda gulung.
Untuk Kabupaten Mandailing Natal, bantuan dari BBPPKS Padang sebesar Rp 169.175.000 telah tiba lebih dulu dan berisi 100 paket family kit, 100 paket kidsware, 100 selimut, 100 kasur, dan 100 tenda gulung.
Di Kota Sibolga, bantuan dari Sentra Insyaf Medan senilai Rp 456.585.000 mencakup 200 paket kidsware, 300 paket family kit, 300 kasur, 300 tenda gulung, serta 1 unit tenda serbaguna.
Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Utara menerima bantuan dari BBPPKS Padang sebesar Rp 169.175.000 berupa 100 paket family kit, 100 paket kidsware, 100 selimut, 100 kasur, dan 100 tenda gulung.
Kabupaten Langkat Utara menerima bantuan dari Gudang Sentra Darusaadah senilai Rp. 500.970.000 mencakup 200 sandang dewasa, 200 sandang anak, 200 kasur, 300 selimut, 200 family kit, 200 kidsware, 300 tenda gulung, 2 unit tenda serbaguna. Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan menerima bantuan dari Gudang BBPPKS Padang berupa 100 family kit, 100 kidsware, 100 selimut, 100 kasur, 100 tenda gulung, 1 unit tenda serbaguna.
Di lapangan, bantuan untuk Mandailing Natal telah sampai, sementara distribusi menuju Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara masih berlangsung karena terhambat longsoran di sejumlah titik jalur.
Di Provinsi Sumatera Barat, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 607.100.300. Di Kabupaten Padang Pariaman, bantuan dari Gudang Dinsos Provinsi Sumbar senilai Rp 124.166.000 mencakup beras reguler sebanyak 2 ton, 100 paket makanan siap saji, 60 kasur, 50 tenda gulung, 40 kidsware, 50 selimut, 50 paket family kit, serta 160 paket makanan anak. Dari BBPPKS Padang senilai Rp 130.416.500, disalurkan pula 50 paket family kit, 50 paket kidsware, 258 paket makanan siap saji, 75 selimut, 75 kasur, dan 100 tenda gulung.
Di Kabupaten Pasaman Barat, bantuan dari Gudang Dinsos Provinsi Sumbar sebesar Rp 171.692.800 terdiri dari 1,2 ton beras reguler, 200 paket makanan siap saji, 160 paket makanan anak, 40 paket family kit, 80 kidsware, 40 tenda gulung, 40 kasur, serta 1 paket dumlap.
Sementara itu, di Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan dari Gudang Dinsos Provinsi Sumbar sebesar Rp 180.825.000 meliputi 200 paket makanan siap saji, 160 paket makanan anak, 40 paket family kit, 80 kidsware, 40 tenda gulung, 60 kasur, serta 10 unit tenda keluarga portable.
Kemensos melalui Tagana juga mendirikan empat dapur umum di titik-titik strategis untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi.
Hingga saat ini, layanan dapur umum telah menjangkau 14.441 jiwa, dengan persebaran di Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman sebanyak 7.265 jiwa, Kecamatan Bayang di Pesisir Selatan sebanyak 5.876 jiwa, Kecamatan Pasaman di Pasaman Barat sebanyak 900 jiwa, serta 400 jiwa di Kota Padang.
Untuk wilayah Aceh, bantuan dalam proses asesmen lapangan dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Tahap ini diperlukan agar penentuan kebutuhan dan distribusi lanjutan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
