Pengamat politik sekaligus Direktur Institute for Strategic Political Insight (ISPI), Mohammad Ilyas. (Foto: Dok. Pribadi)
Pola rekrutmen jabatan strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu dievaluasi. Sebab praktik yang selama ini terjadi di KKP dinilai sudah menghambat regenerasi profesional muda yang berkompeten.
Pengamat politik sekaligus Direktur Institute for Strategic Political Insight (ISPI), Mohammad Ilyas menyoroti penempatan pensiunan aparat kepolisian di jabatan strategis KKP, salah satunya Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP.
“Ini bukan soal hormat atau tidak hormat kepada mantan polisi. Ini soal kompetensi, relevansi jabatan, dan arah tata kelola sektor kelautan. Ketika posisi strategis terus diisi mantan aparat, pesan yang muncul ke publik sangat jelas: meritokrasi tidak bekerja,” ujar Ilyas kepada wartawan, Selasa, 25 November 2025.
Dosen Ilmu Politik Universitas Jakarta (Unija) ini melanjutkan, KKP saat ini membutuhkan kepemimpinan teknokratis, bukan hanya posisi administratif yang dapat diisi siapa saja tanpa relevansi kompetensi sektoral.
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tulang punggung masa depan ekonomi nasional, terutama melalui konsep ekonomi biru, hilirisasi maritim, modernisasi perikanan tangkap, dan digitalisasi tata niaga hasil laut.
Berbagai hal ini membutuhkan keahlian teknis, akademik, dan strategis, bukan sekadar pengalaman dalam struktur komando.
“Talenta muda Indonesia di bidang kelautan melimpah. Banyak lulusan terbaik perikanan, oseanografi, kebijakan publik, ekonomi maritim, bahkan teknologi kelautan yang siap berkontribusi. Tapi jika pola rekrutmen jabatan berbasis koneksi bukan kompetensi tetap dipertahankan, maka generasi itu hanya akan jadi penonton," kritiknya.
Maka dari itu, ISPI menilai ada tiga langkah mendesak yang harus dilakukan KKP. Pertama, evaluasi menyeluruh jabatan strategis yang saat ini diisi oleh mantan aparat kepolisian, khususnya yang tidak memiliki latar belakang akademik ataupun pengalaman langsung di sektor kelautan dan perikanan.
Kemudian membuka seleksi terbuka berbasis meritokrasi, yang memberikan ruang bagi akademisi muda, profesional industri perikanan, dan talenta teknokratis.
"Selain itu juga menegakkan transparansi birokrasi, termasuk alasan pengangkatan jabatan dan parameter kompetensi yang digunakan," jelasnya.
Jika kondisi ini tidak segera diubah, ia khawatir kinerja kebijakan sektor kelautan akan stagnan, ruang inovasi akan lumpuh, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi akan semakin melemah.
“Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka birokrasi sektor maritim tidak boleh lagi dikelola seperti ruang pensiun bagi aparat. Negara butuh profesional, bukan sekadar loyalis,” pungkasnya.
