Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Tumpang-Tindih Tanah JK, Nusron: Yang Lebih Dulu Biasanya Lebih Benar

SENIN, 24 NOVEMBER 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menilai sengketa lahan milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki peluang lebih kuat untuk dinyatakan sah, meski pemerintah masih melakukan verifikasi hukum.

Ia menyebut, penilaian awal menunjukkan klaim yang lebih dulu terdaftar biasanya lebih valid.

Sengketa ini mencuat setelah satu objek tanah diklaim dua pihak berbeda, yang memicu tumpang-tindih administrasi. 


Tanah tersebut tercatat pernah dimiliki pihak luar, namun JK telah lebih dulu memiliki dan memperpanjang hak guna atas tanah.

Nusron menjelaskan pemerintah kini menjalankan legal due diligence untuk memastikan pihak mana yang benar.

"Kita sedang melakukan legal due diligence mana yang prosesnya paling proper dan paling benar," ujar Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 November 2025.

Menurutnya, klaim yang masuk lebih awal cenderung memiliki kekuatan.

"Biasanya yang dulu itu, 70 persen lah, itu yang lebih benar," kata Nusron.

Namun ia mengingatkan hasil itu belum final. Dalam waktu dekat, kedua pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk diminta keterangan.

"Nanti kita buktikan. Setelah itu, akan kita panggil berdua," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya