Berita

Mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jpkowi pada Bloomberg New Eonomy Forum 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

Kehadiran Jokowi di Forum Bloomberg Tak Mungkin Gratisan

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemimpin Redaksi Bloomberg John Micklethwait menjuluki mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai "politisi jalanan" pada Bloomberg New Eonomy Forum 2025. 

Micklethwait memuji keramahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan suka mengunjungi tempat-tempat umum. Bahkan dia mensejajarkannya dengan Bill Clinton dan Jacques Chirac.

Namun, pujian dari Bloomberg itu justru memantik reaksi keras dari Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan. Ia menyebut penilaian tersebut tidak masuk akal dan tidak proporsional.


"Ya pasti nggak (ikhlas), tapi itu kan kekonyolan sendiri oleh Bloomberg, Clinton dengan reputasi internasional yang luar biasa dengan Jokowi yang bahasa Inggris terbata-bata disamakan, nggak mungkin kan," kata Syahganda lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Minggu, 23 November 2025.

Syahganda mengaitkan kehadiran Jokowi di forum-forum internasional dengan dugaan adanya biaya khusus yang harus dikeluarkan. Ia bahkan menyebut dugaan adanya transaksi tertentu di balik undangan kepada Jokowi di acara-acara elite global tersebut.

Dia menegaskan, bila Jokowi hadir sebagai kepala negara, hal itu tentu wajar. Namun kini, menurutnya, posisi Jokowi berbeda dan tidak otomatis mendapat undangan resmi tanpa biaya.

"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu. Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," jelasnya.

Ia pun meragukan kemungkinan Jokowi hadir tanpa biaya dalam acara semacam itu.

"Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya