Berita

Mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jpkowi pada Bloomberg New Eonomy Forum 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

Kehadiran Jokowi di Forum Bloomberg Tak Mungkin Gratisan

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemimpin Redaksi Bloomberg John Micklethwait menjuluki mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai "politisi jalanan" pada Bloomberg New Eonomy Forum 2025. 

Micklethwait memuji keramahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan suka mengunjungi tempat-tempat umum. Bahkan dia mensejajarkannya dengan Bill Clinton dan Jacques Chirac.

Namun, pujian dari Bloomberg itu justru memantik reaksi keras dari Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan. Ia menyebut penilaian tersebut tidak masuk akal dan tidak proporsional.


"Ya pasti nggak (ikhlas), tapi itu kan kekonyolan sendiri oleh Bloomberg, Clinton dengan reputasi internasional yang luar biasa dengan Jokowi yang bahasa Inggris terbata-bata disamakan, nggak mungkin kan," kata Syahganda lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Minggu, 23 November 2025.

Syahganda mengaitkan kehadiran Jokowi di forum-forum internasional dengan dugaan adanya biaya khusus yang harus dikeluarkan. Ia bahkan menyebut dugaan adanya transaksi tertentu di balik undangan kepada Jokowi di acara-acara elite global tersebut.

Dia menegaskan, bila Jokowi hadir sebagai kepala negara, hal itu tentu wajar. Namun kini, menurutnya, posisi Jokowi berbeda dan tidak otomatis mendapat undangan resmi tanpa biaya.

"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu. Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," jelasnya.

Ia pun meragukan kemungkinan Jokowi hadir tanpa biaya dalam acara semacam itu.

"Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya