Politik Pembelahan Jokowi

ADA yang bertanya kepada saya: "Kenapa dukung Roy Suryo cs, bukan Jokowi? Bukankah dulu dukung Prabowo-Gibran, bukan Anies-Muhaimin, apalagi Ganjar-Mahfud?" Pendukung fanatik pula, katanya.

Saya jawab begini: "Yang butuh didukung itu Roy Suryo cs, bukan Jokowi. Jokowi sudah didukung Polisi. Jokowi sejak awal berniat memenjarakan orang, bukan menjawab keraguan atas ijazahnya.

Yang menuduh adalah yang membuktikan. Ini betul. Teorinya memang begitu. Tapi ijazah Jokowi sudah pernah memenjarakan dua orang, masak masih mau memenjarakan delapan orang lagi? Harusnya dibuka saja.

Meski terlambat, Hakim Konstitusi Arsul Sani sudah mencontohkan. Ia dituduh memiliki ijazah palsu, ia membukanya di hadapan publik. Ia tak melaporkan balik orang yang menuduhnya. Begitulah seharusnya, tak seperti Jokowi.

Apalagi yang dilakukan Arsul Sani baru-baru ini membantah semua dalih Jokowi dan pendukungnya sejak dulu. "Jangan-jangan, Jokowi tak bersedia membuka ijazahnya karena memang ijazahnya palsu?" Orang boleh berspekulasi.

Orang mulai curiga, kalau asli kenapa takut dibuka? Kalau asli dan takut dibuka, berarti benar dugaan orang bahwa ini murni politiknya Jokowi. Jokowi menjadikan kasus ijazahnya untuk kepentingan politiknya.

Ini juga alasan saya, kenapa mendukung Roy Suryo cs, bukan Jokowi? Politik saya sudah berbeda dengan Jokowi-Gibran, tapi dengan Prabowo masih. Politik Jokowi sudah tidak asyik lagi dan sudah kedaluwarsa.

Politik Jokowi itu hidup dalam pembelahan, konflik politik. Selama ada pembelahan, selama itu Jokowi relevan. Sementara itu politik Prabowo merangkul dan dirangkul. Sebetulnya, bertolak-belakang sekali dengan politiknya Jokowi.

Politiknya Jokowi merangkul dan dirangkul pun dalam rangka untuk kepentingan politiknya. Bukan dalam rangka merangkul dan dirangkul itu sendiri. Merangkul Prabowo pun dulunya untuk kepentingan politiknya. Beda sekali dengan Prabowo.

Kasus ijazah ini bukti nyata karakteristik politik Jokowi itu sendiri. Asli atau palsu, sebetulnya sudah tak relevan lagi. Kalau terbukti palsu memang akan lebih tragis akhir politik Jokowi. Tapi kalau asli pun memperbaiki citra politik Jokowi yang baik, sudah tak tertolong. Prabowo jauh sekali dengan cara berpolitik seperti itu.

Saya kira, seperti halnya kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, termasuk Bambang Tri dan Gus Nur, politik Prabowo sudah menunggu di ujung. Kalau nanti Roy Suryo cs bernasib malang, Prabowo mustahil membiarkan begitu saja. Kasus ijazah ini kasus yang remeh-temeh. Tak ada target politik Prabowo di situ.

Tapi setidaknya Roy Suryo cs berhasil membongkar dan mengakibatkan Gibran tak bisa lagi mencalonkan diri pada Pilpres 2029. PKPU No 19 tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 berhasil dibongkar Roy Suryo cs. PKPU ini PKPU paling masuk angin dan harus segera dihapus.

Mana ada orang yang tak punya ijazah SMA, lalu punya ijazah sarjana, dan diperbolehkan pula mendaftar sebagai capres-cawapres? Dulu publik tidak ngeh, tapi berkat Roy Suryo cs semua jadi nggeh permainan politik kotor seperti itu.

Bisa jadi karena itu target politik Jokowi pun sudah beralih dari Gibran ke Kaesang. PSI sudah membuat kebijakan bahwa setiap spanduk dan alat peraga yang dibuat harus ada foto Jokowi dan Kaesang.

Wajar saja, Jokowi benar-benar akan bekerja keras untuk membesarkan PSI. PSI pertaruhan politik Jokowi. Berhasil atau tidak, kita lihat saja nanti. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan jatuh juga. Begitulah.


Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting