Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran dalam konferensi pers APBN KITA pada Kamis, 20 November 2025. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Serapan Rendah, Menkeu Purbaya Prediksi Ada Kementerian yang Kembalikan Anggaran 2025

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya potensi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang kembali gagal menyerap anggaran tahun berjalan dan memilih mengembalikannya kepada negara. 

Ia menilai tren ini masih akan berlanjut hingga akhir November 2025.

“Ini kan belum habis bulannya ya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa (K/L), sampai akhir November (2025) kita monitor,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025.


Sebelumnya, Purbaya mengungkap ada K/L yang sudah mengembalikan anggaran senilai Rp3,5 triliun. Ia tetap menutup rapat identitas K/L tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dana tak terserap tersebut tidak akan dibiarkan mengendap. Purbaya menyiapkan dua opsi untuk memanfaatkan anggaran yang dikembalikan.

“Rencananya, ya kita lihat ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November–Desember (2025). Kalau Desember bisa spend, ya kita salurkan ke sana,” ujarnya.

“Tapi kalau enggak, ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali,” sambung Purbaya.

Per 31 Oktober 2025, posisi APBN sendiri tercatat defisit Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini berasal dari pendapatan negara yang baru mencapai Rp2.113,3 triliun, sementara belanja sudah menembus Rp2.593 triliun.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya