Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Prabowo Bisa Menyetop Isu Pemakzulan Gibran Jika dari Awal Tak Setuju

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 11:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Forum Purnawirawan hingga kini tidak mandek di DPR RI. 

Surat usulan pemakzulan tersebut belum ditindaklanjuti, membuat prosesnya mengambang tanpa kejelasan selama berbulan-bulan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai stagnasi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkar kekuasaan, termasuk sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya memilih diam.


Menurut Ray, sikap diam tersebut bukan berarti persetujuan Prabowo terhadap upaya pemakzulan Gibran, namun justru menjadi faktor yang membuat proses ini berlarut-larut.

“Ini sama seperti diamnya beliau terhadap gugatan pemakzulan Gibran,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025..

Ray menekankan, apabila Prabowo memang tidak setuju dengan langkah pemakzulan tersebut, seharusnya ia merespons sejak awal untuk menghentikan polemik yang berkembang di tengah publik.

“Saya tidak bisa mengatakan Prabowo setuju, tapi saya bisa mengatakan kalau beliau tidak setuju mestinya disetop sejak dari awal, seharusnya direspons oleh beliau. Itu tandanya beliau tidak setuju, tapi tidak bisa saya simpulkan yang sebaliknya,” tegas Ray.

Mandeknya proses pemakzulan ini dinilai Ray sebagai gambaran bahwa sikap politik di level elite turut menentukan arah penyelesaian isu, terutama ketika menyangkut figur yang berada dalam lingkar kekuasaan.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya